Kebijakan Ekonomi dan Pendidikan: Realitas atau Citra Populis?
Seperti diketahui bersama bahwa populisme sebagai paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak dan keutamaan rakyat kecil merupakan ihwal inti yang menjadi bahan pertimbangan atau alasan lahirnya sebuah kebijakan publik oleh para pemangku kebijakan.
Maka secara umum dapat dipastikan, setiap kebijakan publik khususnya pada sektor ekonomi dan pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki orientasi pada kesejahteraan publik secara menyeluruh.
Kebijakan publik dalam proses penerapannya tentu yang menjadi keharusan adalah kesesuaian antara ide atau cita-cita awal lahirnya kebijakan tersebut dan realitas. Namun yang kerap terjadi dewasa ini yakni kebijakan publik yang condong pada ketidaksesuaian, artinya kebijakan hanya citra populis yang pada wilayah penerapan mengandung kenyataan yang anti-populis.
Sistem dan aturan yang sistematis dan ilmiah dikemas menjadi suatu bentuk kebijakan yang mengatur manusia dan kehidupannya, tentu meniscayakan prinsip demokratis.
Karena itu, pada hakikatnya manusia kebijakan yang lahir untuk manusia publik perlu menempuh proses evaluasi dan tetap mengedepankan kepentingan publik secara menyeluruh, sehingga tidak hanya citra populis yang hidup pada tubuh kebijakan itu melainkan realitas pula. (*)