Respons Honorer Dengar Ahok Calon Menpan RB

Jumat, 5 Juli 2019 - 07:49 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Honorer K2 tidak kompak menyikapi nama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang masuk bursa calon menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi (Menpan RB) di kabinet Jokowi – Ma’ruf.

Nama Ahok dimunculkan Nurbaiti, Koordinator Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta. Nur menilai, Ahok sangat peduli honorer K2. Ini dibuktikan selama menjadi anggota Komisi II DPR RI, dia berjuang total.

“Pak Ahok itu memang sangat peduli nasib honorer K2. Sudah terbukti waktu masih jadi anggota DPR RI,” kata Nurbaiti, Minggu (5/5).

Namun, pendapat Nur mendapat penolakan dari rekannya, sesama pentolan honorer K2. “Kami tidak setuju bila Ahok jadi menteri apapun, apalagi Menpan RB. Nanti luka lama akan kebuka lagi,” kata Koordinator Nasional Hononer K2 Indonesia, Bhimma, Jumat (5/7).

Dia juga waswas bila Ahok sewenang-wenang membuat kebijakan yang akan merugikan rakyat jika nantinya menjadi menteri. Ahok, katanya, hanya memperjuangkan honorer yang sudah membelanya saat Pilgub DKI.

Azis Beber Alasan Airlangga Telah Bohongi Kader Golkar

Aburizal Dibelakang Desakan Evaluasi Partai Golkar

Hartono Masuk Kamar Tetangga, Temukan Rahma Wati Seperti Ini

“Lima ribu guru bantu DKI Jakarta diangkat jadi PNS dengan menggunakan payung hukum PP 56/2012 yang sudah kadaluarsa. Masa berlaku hanya 2014, tapi masih dipakai April 2015. Diskresi itu dikeluarkan Pak Jokowi demi memenuhi janji bersama Ahok,” bebernya.

Nama lain yang santer beredar di kalangan honorer K2 adalah Ketua Umum Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) Lukman Said. Lagi-lagi Bhima dan kawan-kawannya menolak sosok tersebut.

Bagi mereka, Lukman sudah tebukti tidak bsa menerobos tembok istana negara dan meluluhkan hati Jokowi karena masih takut dengan petinggi partainya (PDIP). Padahal ketum ADKASI sangat dekat dengan Jokowi tetapi tidak bsa menyelesaikan permasalahan honorer K2.

“Kalau dekat harusnya bisa memengaruhi keputusan presiden. Ini kan enggak, bukan PNS yang didapat malah diarahkan jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja),” tandasnya. (jpnn)