Tekan Angka Korupsi, BI Dorong Transaksi Nontunai

Sabtu, 6 Juli 2019 - 08:29 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Bank Indonesia (BI) Sulsel terus berinovasi. Meningkatkan efisiensi dan transparansi, BI kini mendorong implementasi transaksi nontunai.

Diketahui BI sebelumnya telah menyepakati 12 program sinergi dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendorong inovasi dan memperluas elektronifikasi transaksi pemerintah.

Asisten Manajer Fungsi Elektronifikasi Pembayaran Daerah, Operasional SP dan Analis SPPUR BI Sulawesi Selatan, Maudy Halim mengatakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (Pemda) dapat meningkatkan efektivitas layanan publik, juga lebih efisiensi.

Selain itu, kata Maudy transparansi transaksi pun lebih terbuka dan secara otomatis akan menekan tingkat korupsi yang tahun sebelumnya selalu tinggi.

“Namun saat ini cenderung menurun dan akan terus berdampak positif kedepan,” kata Maudy saat memberikan materi di acara Pelatihan Wartawan dan Media Gathering di The Stones Hotel, Jl Raya Pantai Kuta, Legian, Bali, 5-7 Juli.

Sinergi BI dengan pemerintah telah dilakukan diberbagai sektor. Utamanya pada sektor dengan jumlah pengguna yang massif, seperti transportasi dan bantuan sosial (bansos).

Khusus untuk penyaluran bansos secara nontunai sesuai Perpres 63/2017 merupakan transformasi dari bansos yang diberikan dalam bentuk uang.

Saat ini, bansos yang telah disalurkan dalam bentuk nontunai berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebelumnya bernama beras sejahtera (rastra).

Dengan bansos nontunai pun meningkatkan keuangan inklusif 75 persen di 2019 dimana orang yang sebelumnya tidak memiliki rekening berbondong-bondong memiliki rekening. (tam)