Tuntutan JPU Abaikan Fakta Persidangan, Soal Penyewaan Gedung PWI

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR -- Mantan ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, dituntut empat tahun enam bulan atas penyewaan barang milik Pemprov Sulsel. Dia dituntut melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 undang-undang RI no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang RI no 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) PWI, Kasma, mengatakan, pasal yang dituntutkan merupakan pasal subsider bukan pasal utama. Di mana pasal utama yakni pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini tidak bisa terbukti.

Penasihat Hukum terdakwa, Faisal Silenang mengatakan, dakwaan yang dibacakan oleh JPU tidak mempertimbangkan fakta persidangan. Selain itu, dakwaan juga dibuat hasil analisa jaksa.

"Hampir semua yang saya baca dalam dakwaan bukan fakta persidangan, tetapi berdasarkan BAP. Dalam persidangan juga tidak ada satu pun saksi yang mengatakan bahwa dana tersebut masuk ke rekening terdakwa, tetapi untuk kegiatan PWI dan pembangunan masjid," ungkapnya.

Faisal juga menuturkan, agak heran dengan tuntutan JPU di mana pada tuntutan primer dinyatakan tidak terbukti. Tetapi tuntutan subsider terbukti, sedangkan keduanya berkaitan.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Muhammad Nursam


Comment

Loading...