Rekonsiliasi Kepulangan Habib Rizieq Ditolak Kubu Jokowi

Minggu, 7 Juli 2019 - 16:58 WIB
Foto bersama Amien-Rizieq-Prabowo. (int)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Nama Habib Rizieq Syihab disebut-sebut dalam rencana rekonsiliasi antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Adalah mantan Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, yang meminta agar rekonsiliasi dimanfaatkan untuk memulangkan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) ini ke Indonesia.

Hanya saja, usulan Dahnil ini menuai penolakan dari sejumlah pihak di kubu pemerintahan Joko Widodo. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko misalnya, Ia mengatakan rekonsiliasi dilakukan untuk membicarakan masalah bangsa dan negara bukan perseorangan.

Mantan Panglima TNI Ini menilai, rekonsiliasi tak lagi menjadi agenda prioritas Jokowi. Meski mendukung rekonsiliasi, Moeldoko khawatir langkah tersebut justru dijadikan ajang untuk menegosiasikan kepentingan kelompok tertentu.

“Kita bicara negara. Jangan terjebak pemikiran pragmatis, nanti malah mengganggu sistem negara ini,” tegas Moeldoko di Jakarta belum lama ini.  Hal senada juga disampaikan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden. Ali Mochtar Ngabalin. Dia menegaskan rekonsiliasi penting. Tetapi tak perlu dikaitkan dengan urusan penegakan hukum.

“Penegakan hukum tak boleh dicampuri urusan politik. Dalam posisi Rizieq, tentu pemerintah dan penegakan hukum punya pertimbangan-pertimbangan,” ujarnya. Selain itu, rekonsiliasi bukan soal keharusan parpol berkoalisi. Rekonsiliasi, menurutnya, harus dimanfaatkan untuk memastikan komunikasi yang baik dan intensif di semua kalangan masyarakat.

“Mungkin Jokowi dan Prabowo dan orang-orang hebat sudah bisa ketemu. Tapi kalangan bawahnya harus diikhtiarkan,” jelasnya. Terpisah, Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan menilai Dahnil salah kaprah soal rekonsiliasi politik. Menurutnya, rekonsiliasi politik jangan dipahami untuk negosiasi kasus hukum.

” Ini, semakin salah kaprah. Indonesia negara hukum. Karena itu, hukum harus ditegakan kepada siapa saja tanpa terkecuali,” tegas Ace Hasan. Menurutnya, jika Rizieq tidak bermasalah dengan hukum sebaiknya pulang saja ke Indonesia. Rizieq, lanjutnya, bisa kembali kapan saja ke tanah air.

“Kalau Rizieq Shihab mau pulang ya pulang saja. Kalau dia tidak merasa bersalah secara hukum, hadapi saja. Tidak perlu minta diistimewakan. Katanya equality before the law. Kalau persoalan hukum, harus pisahkan dengan politik. Proses hukum biarlah menjadi ranah hukum. Jangan diintervensi ke persoalan politik,” papar Aceh. (rh/fin).

Loading...