58 Orang Hakim Diberi Sanksi, Komisi Yudisial : Menjaga Kemuliaan Profesi

Senin, 8 Juli 2019 - 16:15 WIB
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta (sisi kanan) memaparkan 'Laporan Penanganan Masyarakat Semester I Tahun 2019' di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7). (gunawan/jawapos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Komisi Yudisial (KY) telah memutuskan penjatuhan sanksi kepada 58 hakim yang dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Putusan itu telah disampaikan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk implementasi pelaksanaan sanksinya.

“Banyaknya hakim yang dijatuhi sanksi ini menggambarkan KY secara tegas menegakkan pelaksanaan kode etik hakim untuk menjaga kemuliaan profesi hakim,” kata Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Sukma Violetta di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Sukma menuturkan, penjatuhan sanksi kepada 58 hakim tersebut dilakukan untuk menjunjung tinggi kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Namun, pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan KY seringkali terhambat, karena MA tidak sepenuhnya menindaklanjuti putusan KY.

“Dari 58 putusan KY dan pelaksanaan penanganan sanksinya, MA hanya menindaklanjuti usulan KY terhadap tiga orang hakim,” ucap Sukma.

Menurut Sukma, 25 orang hakim yang telah dijatuhi sanksi sampai saat ini belum mendapat respon dari MA terkait bagaimana penanganan sanksinya.

“Sementara terhadap delapan orang hakim, MA memutuskan tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan teknis yudisial. Untuk 22 putusan yang tersisa, KY masih melakukan proses minutasi putusan,” tukas Sukma.

Sebelumnya, KY juga menerima laporan enam orang hakim terkait penanganan kasus sengketa hukum pelabuhan Marunda antara PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan PT Karya Citra Nusantara (KCN). Laporan tersebut bernomor 0760/VII/2019/P.

Sukma menyampaikan, pihaknya bakal memeriksa dahulu berkas laporan tersebut. Hal ini dilakukan berkas laporan tersebut memenuhi administratif atau tidak, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh KY.

“Tidak semua laporan bisa di sidangkan, sudah memenuhi administrasi atau belum. Jadi KY memeriksa terlebih dahulu (berkas laporan),” kata Sukma di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7).

Sukma menuturkan, jika berkas perkara tersebut memenuhi syarat administratif pihaknya bakal melakukan pemeriksaan terhadap hakim yang dilaporkan apakah terdapat pelanggaran kode etik atau prilaku hakim.

“Akan dilihat apakah ada pelanggaran kode etik dan prilaku hakim,” jelas Sukma.

Loading...