Jokowi Butuh Dukungan Beringin, Pengamat: Jangan Sampai Munas Golkar Menjadi Liar

Senin, 8 Juli 2019 - 09:17 WIB
?????????????????????????????????????????????????????????

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Dua partai politik di Indonesia mempercepat hajatan tertinggi. Hal ini dilakukan supaya bisa selaras dengan pemerintahan baru Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Misalnya saja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mempercepat Kongres menjadi bulan Agustus 2019, yang seharusnya di awal tahun 2020.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang seharusnya September 2019 menjadi Agustus. Yang terakhir wacana adanya dorongan Munas Golkar, di bulan Agustus atau September, yang seharusnya akan berada di bulan Desember.

Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengatakan, dinamika soal Munas apalagi Golkar di internalnya, adalah hal biasa.

“Percepatan Munas itu lazim terjadi dalam organisasi,” ucap Karyono kepada wartawan, Senin (8/7).

‎Karyono menuturkan, dengan dipercepatnya Munas, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan harus mulai menghitung, dan mengantisipasi hal yang akan terjadi. Karena menurutnya, pemerintah ke depan membutuhkan partai berlambang pohon beringin ini, untuk menggerakan roda pemerintahan. Sehingga perlu ada antisipasi soal Munas ke depan ini.

Ekspor Nasional Turun, Pelabuhan Tanjung Priok Beroperasi 24 Jam

Kabinet Jokowi Harus Memadai bagi Anak Muda

Pertumbuhan Industri Alas Kaki Melambat

“Jangan sampai, Munas Golkar menjadi liar dan sulit dikendalikan. Sementara itu, pemerintahan Jokowi masih membutuhkan dukungan Golkar. Pasalnya, harus diingat kekuatan partai pendukung koalisi Jokowi-Ma’ruf di parlemen dalam perhitungan sementara hanya 60,8 persen,” jelas Karyono.

Menurutnya, jangan sampai Golkar diawal mendukung Jokowi-Ma’ruf, kemudian pindah haluan, lantaran Munas yang dilakukan, usai pemerintahan baru berjalan.

“Secara matematis, jika seandainya Golkar keluar dari koalisi, maka dukungan politik pemerintahan Jokowi di parlemen berkurang. Maka jika ini yang terjadi tentu merugikan pemerintahan Jokowi – Ma’ruf,” pungkasnya. (jpnn)