Penelusuran ICW, Calon Hakim Ad Hoc Minim Kepakaran Tipikor

Senin, 8 Juli 2019 - 09:43 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menyampaikan, tercatat ada 125 peserta seleksi yang telah ditelusuri rekam jejaknya sebagai calon hakim ad hoc tipikor. Hasilnya, masih banyak catatan negatif yang ditemui terhadap rekam jejak para peserta seleksi.

“Minimnya calon yang memiliki kepakaran di bidang tindak pidana korupsi. Hal ini patut disayangkan karena keahlian merupakan salah satu kualitas utama yang diharapkan dari hakim ad hoc tipikor, agar dapat membantu majelis menggali fakta-fakta relevan yang dibutuhkan untuk memutus perkara tipikor,” kata peneliti ICW, Tama S Langkun yang tergabung dalam (KPP), dalam keterangannya, Senin (8/7).

Ditanya Tentang Tuduhan Messi, Gelandang Madrid Malas Bicara

Pelatih Peru Akui Brasil Pantas Juara Copa America

Ekspor Nasional Turun, Pelabuhan Tanjung Priok Beroperasi 24 Jam

Tama menuturkan, berdasarkan hasil pengumpulan informasi yang dilakukan oleh tim pemantau, hanya sedikit yang mencantumkan pengalaman yang bersentuhan dengan isu antikorupsi. Padahal profesi penegak hukum hukum seperti advokat, hakim dan akademisi mendominasi pendaftaran.

Dalam kepatuhan calon terhadap prinsip-prinsip anti-korupsi, kata Tama, pihaknya dalam hal ini menelusuri tiga hal, yaitu mengenai pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sanksi disiplin, dan kejujuran calon.

“Tim pemantau mencatat bahwa dari 41 orang calon yang termasuk wajib lapor LHKPN, terdapat 18 orang yang tidak melaporkan kekayaannya. Kami juga menemukan calon yang tercatat pernah dijatuhi sanksi disiplin dan juga calon yang mencoba mengelabui pansel dengan mencantumkan informasi palsu pada berkas pendaftaran,” tegas Tama.

Selain itu, KPP juga mendeteksi afiliasi politik para calon merupakan hal yang dapat menghambat proses penegakan hukum tipikor. Terlebih saat ini masih marak diisi oleh kasus korupsi yang melibatkan anggota partai politik.

Dimakamkan Hari Ini, Jenazah Sutopo Tiba di Boyolali

Ditanya Tentang Tuduhan Messi, Gelandang Madrid Malas Bicara

Pemuda Afrika Meninggal Sebelum Terbang ke Luar Angkasa

Setidaknya, ada 16 orang calon yang memiliki afiliasi politik, baik karena pengalaman menjadi calon/anggota legislatif, anggota ormas sayap partai, atau tim kampanye politik.

“MA perlu mencegah agar dikemudian hari hal ini tidak menyandera pengadilan dari persepsi negatif publik terhadap independensi pengadilan,” ucap Tama.

Oleh karena itu, lanjut Tama, KPP meminta MA memberikan prioritas terhadap peserta seleksi yang memiliki kepakaran dan pengalaman di bidang tipikor. Ke depan agar proses seleksi calon hakim ad hoc tipikor selanjutnya diselenggarakan dengan lebih melibatkan partisipasi publik.

“Itu dilakukan guna meningkatkan animo pendaftar terutama dengan melakukan sosialisasi ‘jemput bola’ yang bertujuan menjaring calon-calon potensial,” tukasnya. (jp)

loading...