Pengusaha Angkutan Barang Resah Insentif Pajak Dicabut

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR- Aturan baru pajak kendaraan untuk angkutan barang dikeluhkan para pengusaha. Beban biaya makin besar seiring pencabutan insentif.

Ketua DPW Organda Sulsel, Darwis Rahim mengatakan, aturan baru yang mengatur SOP pemberian insentif pajak bagi kendaraan umum meresahkan dunia usaha. Kata dia, aturan yang diterbitkan Bapenda Sulsel tidak lagi memberikan insentif pajak untuk angkutan barang umum.

"Tidak ada lagi insentif pajak kendaraan bermotor (PKB) dan BBNKB untuk kendaraan angkutan umum barang karena tidak memiliki izin trayek. Padahal memang untuk angkutan barang tidak diatur trayeknya," ungkapnya.

Muslim Friendly, Phinisi Hospitality Indonesia Terapkan Halal Kitchen

Pacar Hamil, Harief Paksa Minum Deterjen untuk Aborsi

Apple dan Google Saling Sindir

Padahal selama ini, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2014 menyebutkan, angkutan umum akan mendapat subsidi berupa keringanan PKB dan BBNKB sebesar 70 persen dari tarif normal. Sementara untuk kendaraan angkutan barang bisa mendapat 50 persen dari PKB dan BBNKB.

"Juga Permendagri No 14 tahun 2019 seperti itu mengatur. Kalau aturan yang diteken Kepala Bapenda Sulsel per 24 Juni berlaku, ini akan meresahkan. Biaya yang dikeluarkan pengusaha angkutan barang untuk bayar pajak naik dua kali lipat," bebernya.

Ketua DPC Organda Angkutan Barang Pelabuhan Makassar, Hasim Noor Ismail menuturkan 1.865 truk anggota asosiasi di Pelabuhan sudah mengubah pelat kendaraan dari hitam menjadi pelat kuning. Bila insentif dicabut, ini bisa membuat tarif angkutan barang juga terimbas.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...