Eksekusi Baiq Nuril Ditangguhkan, Rieke Diah Pitaloka Jadi Penjamin

0 Komentar

FAJAR.CO.ID — Menyusul putusan MA yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Baiq Nuril, dalam waktu dekat, Nuril akan dieksekusi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Sejumlah simpatisan Nuril pun bereaksi. Mereka ikut mendukung upaya permohonan penangguhan penahanan. Salah satunya dari anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka. Ia bahkan menjadi salah satu penjamin penangguhan eksekusi Nuril.

“Adanya penangguhan eksekusi ‎terhadap sahabat saya Ibu Baiq Nurul di luar persoalan amnesti. Jadi, pastikan dahulu Ibu Baiq Nuril tidak dipenjara,” ujar Rieke di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Anggota Komisi VII DPR ini juga memberikan surat kepada Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), serta anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Isi surat tersebut yakni meminta adanya penangguhan eksekusi penahanan terhadap Nuril.

Dia berharap, Bamsoet dan Nasir Djamil bisa berkomunikasi dengan Jaksa Agung, HM Prasetyo mengenai penangguhan eksekusi tersebut. “Mudah-mudahan mereka bisa komunikasi dengan Jaksa Agung,” katanya.

Rieke sendiri sudah melakukan komunikasi dengan Kejagung pada Senin (8/7/2019). Bukan untuk intervensi kasus ini, namun lanjutnya, untuk mengajukan permohonan penangguhan penahanan.

“Jadi, kami akan berupaya paling tidak besok atau lusa pada Jumat akan datang menyerahkan surat penangguhan eksekusi,” ‎ungkapnya.

‎Terpisah, anggota Komisi III DPR, Arsul Sani, meyakini Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan amnesti kepada Baiq Nuril. Dengan begitu, Nuril bisa lepas dari jeratan hukum yang menimpanya ini.

“Kewajiban kami di DPR untuk mendukung Presiden memberikan amnesti, itu saya kira DPR dalam posisi mendukung,” kata Arsul.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai MA tidak melihat kasus Nuril secara menyeluruh. Arsul berpendapat, semestinya MA juga mempertimbangkan bahwa Nuril telah mendapatkan pelecehan seksual dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal itulah yang mendasari tindakan Nuril, yakni merekam perkataan mesum dari kepala sekolah tersebut. “Mestinya harus dipertimbangkan juga kenapa Baiq Nuril sampai melakukan itu,” pungkasnya.

‎Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

Tak puas lantaran Pengadilan Negeri Mataram memvonis Nuril bebas, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA.

Namun, permohonan PK Nuril ditolak oleh MA. Akibat penolakan ini Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. (JP)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...