Eksekusi Baiq Nuril Ditangguhkan, Rieke Diah Pitaloka Jadi Penjamin

  • Bagikan
“Kewajiban kami di DPR untuk mendukung Presiden memberikan amnesti, itu saya kira DPR dalam posisi mendukung,” kata Arsul. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai MA tidak melihat kasus Nuril secara menyeluruh. Arsul berpendapat, semestinya MA juga mempertimbangkan bahwa Nuril telah mendapatkan pelecehan seksual dari Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itulah yang mendasari tindakan Nuril, yakni merekam perkataan mesum dari kepala sekolah tersebut. “Mestinya harus dipertimbangkan juga kenapa Baiq Nuril sampai melakukan itu,” pungkasnya. ‎Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 Ayat (1) UU ITE juncto Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan. Tak puas lantaran Pengadilan Negeri Mataram memvonis Nuril bebas, mantan Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke MA. Namun, permohonan PK Nuril ditolak oleh MA. Akibat penolakan ini Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsider tiga bulan kurungan. (JP)
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan