Respons PDIP Soal Syarat Rekonsiliasi yang Diajukan Kubu Prabowo

Rabu, 10 Juli 2019 - 10:12 WIB

‎FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Partai Gerindra mengajukan syarat kepada Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) supaya bisa melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah memulangkan Imam Besar F‎ront Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab.

Menanggapi hal tersebut, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu mengatakan adanya rekonsiliasi semestinya tidak ada syarat yang diajukan. Semuanya berdasarkan ketulusan untuk memperbaiki polarisasi yang terjadi saat Pilpres 2019 kemarin.

“Maka rekonsiliasi ini harus dimaknai dalam rangka menjalin kebersamaan persaudaraan dan persatuan tanpa ada embel-embel lain. Semangatnya keluhuran dan ketulusan itu,” ujar Masinton kepada wartawan, Selasa (9/7).

Mengenai membawa pulang Habib Rizieq ke tanah air, menurut Masinton hal itu sulit diwujudkan. Pasalnya Presiden Jokowi tidak bisa melakukan intervensi terhadap penegakan hukum.

“Kita kan negara berdasar atas hukum, proses penegakan hukum kan harus kita hormati dan tidak boleh diintervensi,” katanya.

“Maka dalam rekonsiliasi tidak boleh ada embel-embel lain, tidak untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan seluruh elemen bangsa,” tambahnya.

Masinton mengatakan, tidak ada yang mengusir Habib Rizieq dari tanah air. Sehingga apabila ingin pulang tidak ada yang melarang. Dia meyakini kepulangan Imam Besar FPI ini akan disambut baik.

‎”Sampai di Indonesia disambut dengan tangan terbuka dan tidak dihalangi atau dibatasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, ‎Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan syarat adanya rekonsiliasi salah satunya adalah memulangkan Imam Besar F‎PI, Rizieq Shihab. Sehingga hal ini mesti bisa diwujudkan oleh Presiden Jokowi.

“Ya keseluruhan (pemulangan Rizieq Shihab),” ujar Muzani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7).

Muzani menjelaskan, selain meminta Presiden Jokowi memulangkan Habib Rizieq, ada syarat lain yakni, menghentikan adanya kriminaliasi terhadap para pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019. Sebab menurut Muzani banyak pendukung Prabowo-Sandi yang berurusan dengan pihak kepolisian.

“Sehingga supaya perbedaan pendapat, pandangan yang tajam ini bisa mengendor karena proses-proses seperti itu,” katanya.

Wakil Ketua MPR ini tidak ingin rekonsiliasi hanya bagian dari pencitraan politik saja. Pasalnya adanya kesungguhan hati supaya masyarakat bisa bersatu kembali. Polarisasi di masyarakat harus segera dihentikan dengan rekonsiliasi. Namun tujuannya bukan untuk pencitraan politik.

MXGP di Kota Semarang, Pebalap Prancis: Keren Banget Sirkuitnya!

Rekonsialiasi, Ini Syarat Mengejutkan dari Kubu Prabowo

Sehebat Apa The Next Ronaldo? Presiden Atletico: Ia Memiliki Segalanya

Sekadar informasi, ‎Imam Besar FPI Rizieq Shihab sampai dengan saat ini tak kunjung pulang ke Indonesia. Awalnya Rizieq Shihab pergi ke Mekkah melakukan umrah bersama keluarganya untuk menunaikan nazar atas kekalahan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 silam. Namun sudah dua tahun sejak kepergiannya, 26 April 201‎7, Habib Rizieq belum juga kembali ke tahah air.

Dalam berbagai kesempatan, kuasa hukum Rizieq Shihab, Eggi Sudjana, menyebutkan alasan FPI itu belum kembali ke Indonesia untuk menghindari konflik antara pendukung Rizieq dan pemerintah.

Pada Milad FPI ke-19, Rizieq Shihab menyinggung soal alasan kepergiannya dari Indonesia. Lewat rekaman suara yang diperdengarkan di Stadion Kamal, Petamburan, Rizieq menyinggung tentang konsep hijrah dalam Islam.

“Ingat, hijrah bukan sembunyi, hijrah juga bukan lari. Tapi, hijrah untuk lindungi diri, hijrah untuk selamatkan negeri, dan hijrah untuk atur strategi, dan hijrah untuk atur strategi,” kata Rizieq Agustus 2017 silam.‎ (jp)