Revisi UU ASN, Baleg DPR Tuding Pemerintah Tak Ingin Bahas

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Para honorer K2 masih sangat berharap revisi UU ASN (Undang – undang Aparatur Sipil Negara) bisa segera dituntaskan, agar bisa menjadi payung hukum pengangkatan mereka menjadi PNS.

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Totok Daryanto menyatakan revisi Undang-undang Nomor 14/2014 tentang ASN kemungkinan tidak dibahas lagi pada periode ini.

Hal ini disampaikan Totok saat ditanya nasib revisi UU yang terkatung-katung, karena pemerintah tidak kunjung mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) ke dewan.

“Pemerintah belum mau membahas karena DIM-nya belum ada. Kalau DIM-nya ada ya cepat selesai,” ucap Totok, di Jakarta, Rabu (10/7).

Respons Eks Pimpinan KPK Jika TGPF Bentukan Polri Tak Buahkan Hasil

Gara-gara Uang Rp100 Ribu, Anak Tega Tikam Ibunya

Kapolri Harap Jokowi Naikkan Tunjangan Polri dan TNI 100 Persen

Namun demikian, dia memastikan usulan revisi yang menjadi hak inisiatif DPR itu tidak akan dikeluarkan dari daftar program legislasi nasional (prolegnas).

“Bukan dikeluarkan, di-carry over saja ke periode berikutnya. Karena akan memungkinkan seluruh revisi UU dibahas pada periode berikutnya,” jelas legislator PAN itu.

Totok menambahkan, bicara soal peluang honorer K2 menjadi PNS, itu tergantung pada pemerintah. Apalagi sekarang sudah ada solusi yang diberikan melalui mekanisme PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

“Tergantung pemerintah, kan mereka sudah mencari solusi, ada pekerja kontrak. Kalau UU-nya posisinya masih seperti itu, karena tidak ada DIM yang dikirim pemerintah,” tandasnya. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...