Disanksi DKPP, Ini Tanggapan Komisioner KPU Ilham Saputra

Kamis, 11 Juli 2019 - 12:47 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Ilham Saputra menanggapi keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang mencopot jabatannya sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Menurutnya, keputusan DKPP itu menjadi bahan evaluasi bagi dirinya dan KPU. “Jadi kami menghormati putusan DKPP ini,” kata Ilham.

Dalam waktu dekat seluruh komisioner KPU juga akan menggelar rapat pleno. Rapat tersebut menyikapi putusan dari DKPP yang memberhentikan dirinya ‎sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik. “Jadi segera kami plenokan dahulu,” katanya, Kamis (11/7).

Sebagaimana berita sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian Komisioner KPU Ilham Saputra sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

“Sanksi berlaku terhitung sejak dibacakannya putusan ini,” kata Ketua Majelis Harjono, Kamis (11/7).

Adapun perkara bernomor 61-PKE-DKPP/IV/2019 itu diputuskan oleh anggota majelis yang terdiri atas Muhammad, Ida Budhiati, Teguh Prasetyo, dan Alfitra Salamm.

Ilham mendapatkan sanksi akibat persoalan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari Partai Hanura. Awal November lalu, Partai Hanura melakukan PAW terhadap salah seorang anggotanya, Dossy Iskandar Prasetyo. Dossy merupakan wakil dari dapil Jatim 8 yang meliputi Kabupaten Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Kota Mojokerto, dan Kota Madiun.

Berdasar aturan, penggantinya adalah Sisca Dewi Hermawati yang mendapat suara terbanyak kedua dari Partai Hanura di dapil tersebut. Namun, Sisca telah dipecat Hanura karena tersangkut masalah hukum. Sebagai gantinya, Hanura mengajukan nama Tulus Sukariyanto yang juga menjadi pengadu dalam perkara tersebut.

1 Jam Mengudara, Penerbangan Delta 1425 Nyaris Celaka

Korupsi BLBI, KPK Periksa Kwik Kian Gie dan Rizal Ramli

Ini Transfer Pemain Klub Raksasa Inggris

Pengajuan itu ditolak dan KPU tetap menunggu upaya hukum Sisca atas pemecatannya. Juga menunggu revisi PKPU 6/2019 tentang Perubahan PKPU PAW Anggota DPR dan DPRD. Sikap itu dinilai DKPP menyalahi kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu. “Seharusnya penggantian antarwaktu pengadu dapat diproses karena telah memenuhi ketentuan perundang-undangan,” ucap anggota DKPP Alfitra Salam yang membacakan pertimbangan majelis.

Sementara itu, Evi terkena sanksi akibat mendiskualifikasi peserta seleksi calon anggota KPU Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur. Yang didiskualifikasi adalah peserta yang mendapatkan nilai computer assisted test (CAT) tinggi dengan dugaan menerima bocoran soal dan jawaban.

Menurut DKPP, hal itu tidak bisa dibenarkan karena tidak memberikan kepastian hukum. Seharusnya, KPU mengulang proses seleksi tersebut. Apalagi, salah satu peserta dengan nilai CAT tertinggi menyatakan tidak pernah menerima bocoran soal dan jawaban. ”Para teradu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu,” ucap Ketua DKPP Harjono. (jp)