Dua Putusan MA Tuai Kontroversi, KY Persilakan Lapor Pelanggaran Etik

Kamis, 11 Juli 2019 - 08:47 WIB
Mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (kemeja putih berpeci) meninggalkan Rutan Kelas 1 Jakarta Timur Cabang Rutan KPK, Jakarta, Selasa (9/7/2019). Syafruddin merupakan terdakwa perkara dugaan korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia yang divonis bebas oleh Mahkamah Agung dari segala tuntutan hukum. Ia sebelumnya dihukum 15 tahun penjara pada tingkat banding --FOTO : FEDRIK TARIGAN/JAWAPOS

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Putusan Mahkamah Agung (MA) terhadap dua perkara menyita perhatian publik sepekan terakhir. Pertama, putusan ditolaknya permohonan Peninjauan Kembali (PK) Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kedua, putusan bebas Syafruddin Arsyad Temenggung, terdakwa kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Mengenai hal ini, Komisi Yudisial (KY) menghormati independensi hakim yang telah memutus berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. KY juga meminta semua pihak untuk bisa menghormati putusan hakim, baik kasus Baiq Nuril maupun Syafruddin.

“Sesuai ketentuan undang-undang, KY tidak diperbolehkan menilai salah benarnya putusan hakim, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Putusan yang dibuat hakim merupakan independensi dari majelis hakim,” kata Ketua KY, Jaja Ahmad Jayus saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Sebagai kontrol lembaga peradilan, KY diberikan amanat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari masyarakat. Oleh karena itu, KY mempersilakan apabila publik ingin mengajukan laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, bukan terkait pertimbangan hakim di dalam putusannya.

Menyedihkan! di Tangan Rizal Mallarangeng, Golkar DKI di Bawah PSI

Pengembangan Bandara Komodo, Ini Instruksi Jokowi

KPK Peringatkan Adik Nazaruddin untuk Koperatif

“Nantinya, apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik hakim, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi kepada hakim,” ujar Jaja.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril. Alhasil, mantan guru honorer SMAN 7 Mataram itu tetap menjalani hukuman enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan.

“Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan PK Pemohon Baiq Nuril yang mengajukan PK ke MA dengan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019,” demikian bunyi putusan MA, Jumat (5/7).

Sementara itu, MA memvonis bebas putusan kasasi terdakwa kasus korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temenggung. MA menilai, perkara yang melilit mantan kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) bukan bentuk pelanggaran pidana.

Asrama Mahasiswa Luwu Dibom Melotov, Ini Reaksi Pemda se-Tana Luwu

Miliki 98 Kilogram Narkoba, Syamsuddin Dituntut Mati

Bersama Polisi, Pencuri Bernama Saparudin Ini Foto Salam Metal

“Mengabulkan permohonan kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (9/7).

Permohonan kasasi tersebut disidangkan oleh Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan dengan hakim anggota, Syamsul Rakan Chaniago dan Mohammad Asikin. Serta panitera pengganti, Arman Surya Putra.

Majelis hakim pada tingkat kasasi berpendapat, membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 29/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI tertanggal 2 Januari 2019.

“Melepaskan terdakwa tersebut daru segala tuntutan hukum. Serta memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya,” ucap Abdullah mengutip amar putusan. (jp)

Loading...