Golkar Sebaiknya Ikuti Langkah PDIP, PKB, dan Nasdem

Kamis, 11 Juli 2019 - 15:06 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sampai saat ini belum ada kejelasan terkait digelarnya Munas Partai Golkar. Ada pihak yang menginginkan supaya dipercepat sebelum Oktober 2019. Namun, ada juga yang menginginkan berdasarkan AD/ART dan diselenggarakan pada Desember 2019.

‎Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menyarankan Partai Golkar mengikuti langkah rekan sekoalisinya yaitu PDIP, PKB, dan Nasdem dalam mempercepat Munas. Menurut Pangi, hal itu untuk mempermudah koordinasi dan memberi kepastian kepada Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam menjalankan roda pemerintahan.

“Lebih cepat tentu lebih baik. Kalau lambat, koordinasinya tentu akan susah juga ke depan. Ketum kan bisa ganti lagi,” ujar Pangi kepada wartawan, Rabu (11/7).

“Tapi, kalau sebelum pelantikan pemerintah, terpilih ketum baru, tentu akan lebih jelas apa yang akan diperjuangkan. Bagaimana role model koalisinya, kue-kue kekuasaannya. Akan lebih enak membaginya,” tambahnya.

Kedai Kopi Makkarezzo, Nuansa Klasik Modern Berkonsep Barbershop

Soal Gugatan ke MA, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

Lakukan Ini di Sidang Putusan, Ratna Sarumpaet Ditegur Hakim

Menurut Pangi, partai-partai yang sudah memutuskan Munas sebelum pelantikan presiden-wakil presiden akan memberikan kepastian kepada Jokowi-Ma’ruf. PDIP, PKB, dan Nasdem contohnya sudah bisa merekomendasikan menteri-menteri ke Jokowi-Ma’ruf dan menyusun pimpinan di parlemen.

“Tidak akan ada lagi tarik menarik kepentingan. Tapi kalau munas setelah pelantikan, ganti ketum, tidak ada kepastian,” ungkapnya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan ketua umum partai politik koalisi pemerintah berhak menentukan siapa-siapa orang yang duduk di kabinet. Karena itu, Golkar harus memberi kepastian kepada Jokowi-Ma’ruf agar tidak terjadi reshuffle di tengah jalan. Sebab, Pangi menganggap pergantian menteri di tengah jalan akan mengganggu jalannya roda pemerintahan dan program kerja.

“Artinya ketum baru nanti adalah ketum yang benar. Nama-nama yang diusulkan tidak lagi diotak-atik. Menteri-menteri itu tidak diganggu karena itu sudah hasil konvensi,” pungkasnya. (jp)