Ini Pentingnya Pendaftaran Kewarganegaran dalam Memperoleh Kepastian Hukum

Kamis, 11 Juli 2019 - 15:34 WIB
FOTO: ISTIMEWA

FAJAR.CO.ID — Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, Priyadi dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM kembali melakukan Dialog Interaktif dalam acara Hallo Listener di Radio Venus Makassar, Rabu (10/07/2019). Dialog kali ini mengangkat tema mengenai pendaftaran kewarganegaan dan akibat hukumnya.

Mengawali dialognya, Kepala Kantor Wilayah menjelaskan terkait perbedaan Warga Negara dengan Penduduk. “Warga Negara adalah setiap orang atau penduduk yang berada di dalam suatu negara, sedangkan penduduk adalah orang yang tinggal di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Penduduk belum tentu sebagai warga negara, “ Jelas Kakanwil dalam dialognya bersama penyiar radio venus.

Priyadi menyampaikan bahwa Wewenang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan dalam mengurus Kewarganegaraan mengambil kebijakan, Kami Pasti Melayani bahwa semua warga negara harus dilayani dengan baik secara Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (P-A-S-T-I).

“Saat ini Kanwil Kemenkumham Sulsel mempunyai motto ‘Kami Pasti Melayani, Bersih Tanpa Diskriminasi’ yang artinya setiap orang yang berada di Sulawesi Selatan harus mendapat perlakuan yang sama di depan hukum,” tambah Priyadi.

Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan akan memastikan setiap orang yang ada di Republik Indonesia terkhusus di Sulawesi Selatan dapat memenuhi persyaratan menjadi Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Warga Negara yang sedang bermasalah dengan kewarganegaraannya.

Dari data yang diperoleh dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, pada tahun 2018 Sebanyak 2 (Dua) orang mengajukan permohonan kewarganegaraan. Menurut Priyadi, itu adalah data yang terpantau oleh Tim dari Kanwil Kemenkumham Sulsel. “Beberapa wilayah yang tidak terpantau secara langsung masih rentan terjadi penyimpangan terhadap status kewarganegaraan,” Tutur Priyadi.

Beberapa upaya telah dilakukan untuk mengatasi penyimpangan tersebut yaitu melakukan pendekatan secara bersama-sama dan pendekatan kemanusiaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga semua warga negara tersebut memperoleh status hukum yang jelas. Termasuk sosialisasi yang telah intens sehingga pendaftaran kewarganegaan dapat dengan mudah di website WWW.AHU.GO.ID.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Amru Walid Batu Bara membahas secara teknis terkait pendaftaran kewarganegaraan dan akibat hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. “Undang-Undang Kewarganegaran saat ini sangat memberikan kepastian hukum dan berperspektif HAM terhadap warga negara. Semua persayaratan yang ada di dalam undang-undang tersebut tidak sama sekali mempersulit warga negara, “ jelas Amru.

Menutup Dialognya, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menghimbau agar setiap warga negara mempunyai status dan identitas yang jelas serta masyarakat dapat memberikan informasi kepada Kanwil Kemenkumham Sulsel sekaligus dapat mendorong untuk memberikan pelayanan publik berbasis HAM. (rls)