KPK Peringatkan Adik Nazaruddin untuk Koperatif

Kamis, 11 Juli 2019 - 08:09 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan adik dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin, yakni Muhajidin Nur Hasyim untuk koperatif memenuhi panggilan penyidik. Muhajidin sedianya diperiksa sebagai saksi kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

“Kami ingatkan agar yang bersangkutan untuk hadir memenuhi panggilan penyidik,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (10/7).

Febri menuturkan, tim penyidik telah melayangkan panggilan kedua terhadap Muhajidin. Caleg Partai Gerindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 itu dijadwalkan diperiksa pada Senin (15/7).

“Terhadap saksi Muhajidin Nur Hasyim yang sebelumnya tidak datang pada 5 Juli 2019, penyidik telah mengirimkan surat panggilan kedua, Senin 15 Juli 2019,” jelas Febri.

Tim penyidik KPK terus mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bowo Sidik. Pada hari ini, tim penyidik memeriksa Kepala Subdit Dana Alokasi Khusus, Direktorat Dana Perimbangan Kementerian Keuangan M Dafi dan Sekretaris Panitia Pengadaan Penyelengara Lelang Gula Kristal Rafinasi, Noviarina Purnami.

PP BP Ajukan 37 Nama Calon Menteri Milenial ke Jokowi

Sunan Kalijaga: Salmafina Pindah Agama, Itu Hoaks!

Ketua dan Anggota KPU RI Langgar Kode Etik, Resmi Putusan DKPP

Keduanya diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Indung, anak buah Bowo Sidik yang juga petinggi PT Inersia. Dalam pemeriksaan ini, tim penyidik mencecar kedua saksi mengenai aliran dana terkait kasus Bowo Sidik.

Untuk diketahui, KPK menetapkan anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Golkar Bowo Sidik Pangarso dan anak buahnya, staf PT Inersia bernama Indung serta Marketing Manager PT Humpuss Transportasi Kimia, Asty Winasti sebagai tersangka. Bowo melalui Indung diduga menerima suap dari Asty dan petinggi PT Humpuss Transportasi Kimia lainnya terkait kerja sama bidang pelayaran menggunakan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia.

Tak hanya suap dari PT Humpuss Transportasi Kimia, Bowo juga diduga menerima gratifikasi dari pihak lain. Gratifikasi yang diterima Bowo tersebut diduga terkait pengurusan di BUMN, hingga soal Dana Alokasi Khusus di sejumlah daerah. Total suap dan gratifikasi yang diterima Bowo mencapai sekitar Rp 8 miliar. Uang tersebut dikumpulkan Bowo untuk melakukan serangan fajar pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019. (jp)