Soal Gugatan ke MA, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan kembali kasasi ke Mahakamah Agung (MA) terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2019, yang beberapa waktu diselenggarakan.

Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo mengatakan permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) di PIlpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.

“Bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA,” ujar Nicholay kepada wartawan, Kamis (11/7).

Dengan demikian ‎tidak bisa dikatakan permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi sudah kadaluarsa dan atau lewat waktu. Disamping itu permohonan kedua dari PAP tersebut dengan No.2 P/PAP/2019, tidak dapat dikatakan “Nebis in Idem” karena dalam permohonan A quo MA belum memeriksa pokok permohonan atau materi permohonan.

“Karena MA baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon dan kemudian memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing pemohon yang cacat formil,” ungkapnya.

Nicholay menambahkan, ‎Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama. Karena Bawaslu bukan badan, lembaga peradilan atau lembaga eradilan khusus. Namun Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk menerima laporan pelanggaran.

“Misalnya memeriksa dan memutuskan laporan, serta memberikan rekomendasi kepada KPU atas putusan aporan Bawaslu. Dengan demikian Bawaslu tidak dapat dipersamakan dengan lembaga peradilan seperti Pengadilan Negeri,” ungkapnya.

Bahwa karena Bawaslu dalam Putusan Pendahuluan No. No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak menerima laporan elapor dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Djoko Santoso dan Ahmad Hanafi Rais dengan alasan legalitas alat bukti. Dan atas Putusan pendahuluan Bawaslu tersebut tidak ada keputusan KPU untuk menindak lanjuti Putusan Pendahuluan Bawaslu, maka Laporan Pelapor Djoko Santoso-Ahmad Hanafi Rais terhenti sampai pada putusan pendahuluan Bawaslu dengan nomor No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.

Lakukan Ini di Sidang Putusan, Ratna Sarumpaet Ditegur Hakim

Sempat Mangkir, Bupati Meranti Akhirnya Datang ke KPK

Banyak Terobosan, Menteri Susi Layak Dipertahankan

“Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan adalah hak setiap warga negara untuk melakukan upaya hukum sesuai dengan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, walau langit runtuh, hukum dan keadilan harus ditegakkan,” ungkapnya.

Sekadar informasi, ‎perkara ini berawal saat Ketua BPN Prabowo-Sandi, Djoko Santoso mengajukan gugatan atas dugaan pelanggaran bersifat terstruktur, sitematis dan masif (TSM).

Prabowo-Sandiaga telah mengajukan kasasi ke MA pada Sabtu, 15 Mei 2019, untuk menggugat Bawaslu. Namun, gugatan itu ditolak MA dengan alasan pemohon gugatan itu bukan atas nama calon presiden dan wakil presiden yang memiliki dasar hukum atau legal standing.

Prabowo-Sandiaga kembali mengajukan kasasi untuk yang kedua kalinya pada Rabu, 3 Juli 2019, dengan nomor perkara 2P/PAP/2019 pada 3 Juli 2019. Perkara ini kini sedang diperiksa MA dan dalam proses menunggu tanggapan KPU serta Bawaslu selaku termohon.

Pengajuan perkara kasasi kedua kalinya ini dilakukan seminggu setelah MK menolak gugatan Prabowo-Sandiaga tentang kecurangan dan pelanggaran TSM dalam Pilpres 2019. Prabowo dan Sandiaga memberi kuasa kepada kantor advokat dan konsultan hukum Nicholay Aprilindo Associates untuk menangani perkara ini.‎ (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...