Soal Gugatan ke MA, Ini Penjelasan Kuasa Hukum Prabowo-Sandi


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Mantan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan kembali kasasi ke Mahakamah Agung (MA) terkait dugaan kecurangan di Pilpres 2019, yang beberapa waktu diselenggarakan.Kuasa hukum Prabowo-Sandi, Nicholay Aprilindo mengatakan permohonan Pelanggaran Administratif Pemilu (PAP) yang dimaksud adalah bukan kasasi, namun merupakan permohonan kepada MA untuk memeriksa Pelanggaran Administratif Pemilu secara terstruktur, sitematis, dan masif (TSM) di PIlpres atas Putusan Pendahuluan Bawaslu Nomor : No.01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019, tanggal 15 Mei 2019.“Bahwa dasar hukum pengajuan PAP tersebut adalah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada sebagaimana telah kami uraikan didalam Permohonan PAP kami pada MA,” ujar Nicholay kepada wartawan, Kamis (11/7).Dengan demikian ‎tidak bisa dikatakan permohonan yang diajukan Prabowo-Sandi sudah kadaluarsa dan atau lewat waktu. Disamping itu permohonan kedua dari PAP tersebut dengan No.2 P/PAP/2019, tidak dapat dikatakan “Nebis in Idem” karena dalam permohonan A quo MA belum memeriksa pokok permohonan atau materi permohonan.“Karena MA baru memeriksa syarat formil khususnya mengenai legal standing pemohon dan kemudian memberikan putusan NO (Niet Ontvankelijk Verklaard) dikarenakan legal standing pemohon yang cacat formil,” ungkapnya.Nicholay menambahkan, ‎Bawaslu bukanlah pengadilan tingkat pertama. Karena Bawaslu bukan badan, lembaga peradilan atau lembaga eradilan khusus. Namun Bawaslu adalah badan pelaksana pemilu yang berfungsi sebagai pengawas dan diberi kewenangan oleh UU Pemilu untuk menerima laporan pelanggaran.

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...