Ada Sekitar 8.000 Proyek PL di Sulsel, Gubernur: Ini Pola Lama, Kita Harus Ubah Mainset

1 Komentar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —Dalam berbagai kesempatan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah rupanya tak sepakat dengan keputusan para pejabatnya yang menginginkan proyek pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung (PL). Tak salah jika serapan anggaran Pemprov Sulsel hingga Juli 2019 masih minim dibawah 20 persen. Itu karena paket PL ini sementara dalam revisi.

Hal tersebut diungkapkan Mantan Bupati Bantaeng saat pertemuan tertutup dengan manajemen Direksi Harian FAJAR, Rabu 10 Juli 2019 lalu.

“Kenapa serapan anggaran minim karena memang belum jalan. Itulah yang saya tidak setuju, sebenarnya jangan dibuat kecil ini barang, karena sudah pasti ini tidak dirasakan manfaatnya. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai 1 kontraktor mengerjakan semuanya proyek,” kata Nurdin.

Ia menegaskan dengan mengadakan lelang terbuka kualitasnya pun akan baik, karena melalui proses seleksi berkualitas.

Siapa saja “penguasa” 8.000 paket PL?
Hasil sidang Hak Angket DPRD Sulsel yang memeriksa Mantan Kabiro Pembangunan Sulsel Jumras terungkap jika beberapa kontraktor “langganan” proyek PL di Pemprov Sulsel. Dua nama disebutkan yakni, Agung Sucipto dan Ferry Tandiari. Dua rekanang pemprov ini belakangan diketahui adalah pemain lama.

Ketua Panitia Angket DPRD Sulsel Kadir Halid mengungkapkan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait pengakuan Jumras mengenai bantuan Rp10 miliar. Jika memungkinkan, Jumras akan didudukkan bersama dua pengusaha yang disebut-sebut, yakni Agung Sucipto dan Ferry Tandiari.

Pada Kamis kemarin, Panitia Angket telah meminta keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulsel Andi Sumardi Sulaiman. Sumardi dipanggil karena disebut oleh Jumras sebagai perantara pengusaha. Pengusaha yang dimaksud juga disebut pernah menawarkan uang Rp200 juta melalui Sumardi.

Kualitas Proyek
Gubernur NA bersikukuh “menghapus” sistem PL karena ingin melihat kualitas dari pekerjaan itu. PL diyakini bisa menimbulkan terjadi temuan dalam mengadakan barang dan jasa. Olehnya itu sangat disarankan mengadakan lelang terbuka.

“Kan sudah sampaikan dari awal bahwa salah satu temuan KPK di Sulawesi Selatan, itu dibagi kecil-kecil. Tanggung jawab provinsi itu begitu besar,  ya jadi buat apa dibuat kecil-kecil sementara ada yang lebih besar kita butuhkan,” tambahnya.

Ia mengungkapkan proyek PL ini adalah pola lama, atau kebiasaan lama para pejabat Pemprov Sulsel. Hal inilah yang harus diubah. “Ini memang susah mengubah mainset. Tapi bagi saya tidak apalah dulu serapan anggaran minim yang penting biaya rutin gaji pegawai dan sebagainya aman. Sabar-sabarlah,” kata NA. (aci)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...