Ada Sekitar 8.000 Proyek PL di Sulsel, Gubernur: Ini Pola Lama, Kita Harus Ubah Mainset

Jumat, 12 Juli 2019 13:22

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR —Dalam berbagai kesempatan Gubernur Sulawesi Selatan, Prof HM Nurdin Abdullah rupanya tak sepakat dengan keputusan para pejabatnya yang menginginkan proyek pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung (PL). Tak salah jika serapan anggaran Pemprov Sulsel hingga Juli 2019 masih minim dibawah 20 persen. Itu karena paket PL ini sementara dalam revisi.Hal tersebut diungkapkan Mantan Bupati Bantaeng saat pertemuan tertutup dengan manajemen Direksi Harian FAJAR, Rabu 10 Juli 2019 lalu.”Kenapa serapan anggaran minim karena memang belum jalan. Itulah yang saya tidak setuju, sebenarnya jangan dibuat kecil ini barang, karena sudah pasti ini tidak dirasakan manfaatnya. Makanya saya bilang hati-hati, jangan sampai 1 kontraktor mengerjakan semuanya proyek,” kata Nurdin.Ia menegaskan dengan mengadakan lelang terbuka kualitasnya pun akan baik, karena melalui proses seleksi berkualitas.Siapa saja “penguasa” 8.000 paket PL?Hasil sidang Hak Angket DPRD Sulsel yang memeriksa Mantan Kabiro Pembangunan Sulsel Jumras terungkap jika beberapa kontraktor “langganan” proyek PL di Pemprov Sulsel. Dua nama disebutkan yakni, Agung Sucipto dan Ferry Tandiari. Dua rekanang pemprov ini belakangan diketahui adalah pemain lama.Ketua Panitia Angket DPRD Sulsel Kadir Halid mengungkapkan pihaknya telah memanggil sejumlah pihak terkait pengakuan Jumras mengenai bantuan Rp10 miliar. Jika memungkinkan, Jumras akan didudukkan bersama dua pengusaha yang disebut-sebut, yakni Agung Sucipto dan Ferry Tandiari.

Bagikan berita ini:
1
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar