Beri Grasi Terpidana Kejahatan Seksual, Komnas: Presiden Cederai Gerakan Perlindungan Anak


FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komnas Perlindungan Anak menilai Kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang mengabulkan permohonan grasi (ampunan) terpidana kasus kejahatan seksual terhadap siswa di Jakarta International School (JIS) mencederai gerakan nasional perlindungan anak.Kejahatan yang telah dilakukan Neil Bantlemen warga negara Kanada itu telah mencederai dan melemahkan gerakan masyarakat dan para Pegiat Perlindungan Anak dalam memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia yang saat ini telah menjadi komitmen Gerakan Nasional.Permohonan grasi yang didasarkan pada UU RI Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi itu, artinya Neil Bantlemen mengakui kesalahannya dan kemudian minta pengampunan kepada Presiden atas perbuatannya. Karena grasi merupakan pengakuan bersalah, pengampunan berupa perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan presiden.Oleh sebab itu, atas pengabulan grasi terhadap kejahatan seksual itu, Komnas Perlindungan Anak menilai justru grasi yang diberikan Presiden telah mengabaikan isi dari Ketentuan UU RI nomor 17 tahun 2016 mengenai Penerapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengatakan, Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai lembaga independen yang diberikan mandat, tugas oleh masyarakat untuk memberikan pembelaan dan perlindungan anak di Indonesia segera menulis surat kepada Presiden RI untuk mempertanyakan latar belakang dan pertimbangan pemberian grasi kepada mantan guru di Jakarta Internasional School (JIS) itu yang divonis bersalah oleh Mahkamah Agung (MA) dengan hukuman 11 tahun penjara.

KONTEN BERSPONSOR

Komentar