Beri Grasi Terpidana Kejahatan Seksual, Komnas: Presiden Cederai Gerakan Perlindungan Anak

  • Bagikan
"Rasanya kok saya tidak percaya Presiden Jokowi mengabulkan permohonan grasi predator kejahatan seksual terhadap anak," katanya, kepada FAJAR, Sabtu (13/7/2019). Sementara, kata dia, atas maraknya kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak 10 tahun belakangan ini di Indonesia maka perhatian serius terhadap masalah ini menerbitkan Perpu Nomor 01 tahun 2019 tentang perubahan kedua UU RI nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, agar para predator kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dapat dikenakan sanksi hukum luar biasa. Serta menempatkan dan menetapkan bahwa kejahatan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan kejahatan seksual itu juga disetarakan dengan tindak pidana khusus seperti narkoba terorisme dan korupsi dan para predator kejahatan seksual terhadap anak dapat dihukum seumur hidup dan hukuman mati serta dapat pula ditambahkan dengan hukuman tambahan dan atau pemberatan berupa kebiri (kastrasi) melalui suntik kimia dan pemasangan chip di tubuh para predator. Arist sapaan karibnya menuturkan, sekalipun Presiden mengabulkan permohonan grasi Neil Bantlemen, Komnas Perlindungan Anak terus mengajak dan mendorong semangat masyarakat dan para pegiat perlindungan anak di Indonesia untuk tidak henti-hentinya terus memberikan pembelaan dan perlindungan terhadap anak. "Harus diteruskan aksi nasional memutus mata rantai kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia sebagai komitmen nasional berbasis masyarakat," jelasnya. Arist menjelaskan kasus ini, pada April 2005 PN Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Neil Bantlemen karena dinyatakan bersalah telah melakukan kejahatan seksual terhadap siswanya di JIS.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan