Kabinet Jokowi Tidak Semua Menteri Bakal Wajah Baru

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Parpol-parpol boleh saja meminta jatah kursi menteri sebanyak-banyaknya. Namun, Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk membuka pintu lebar-lebar bagi para profesional. Porsi untuk kalangan nonparpol itu cukup besar. Komposisinya bahkan hampir imbang dengan menteri dari unsur parpol.

“Ya kira-kira komposisi menterinya 60:40 atau 50:50. Kira-kira itu.’,” ujar Jokowi saat dimintai konfirmasi setelah membuka Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, kemarin (12/7).

Namun, dia belum memerinci kelompok mana yang mendapat porsi 60, 50, dan 40 persen itu. Mantan wali kota Solo tersebut hanya menyampaikan bahwa dirinya sudah memiliki blueprint sosok calon menteri. Dia juga memastikan bahwa tidak semua menteri akan dirombak. Menteri-menteri yang saat ini menjabat juga berpeluang melanjutkan kiprah mereka kembali.

“Banyak (menteri bertahan, Red),” katanya. Namun, Jokowi juga belum memastikan siapa menteri yang dipertahankan. Saat ini pihaknya masih mengkaji dan menyerap masukan dari partai-partai politik. Termasuk usul mengakomodasi menteri-menteri muda.

Jokowi juga mempertimbangkan segala dinamika yang terjadi di luar. Salah satunya mengenai menteri-menteri yang terseret kasus hukum. “Ya, nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan,” tegasnya.

Disinggung soal mulai banyaknya partai pengusung yang meminta jatah menteri, dia menyatakan tidak mau ambil pusing. Menurut Jokowi, permintaan itu merupakan hal biasa. “Ya nggak papa mau minta 10 menteri, mau minta 11, mau minta 9. Kan nggak papa. Wong minta aja,” katanya.

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, penentuan komposisi menteri menjadi hak penuh Jokowi. Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada presiden apakah komposisinya 60 persen menteri dari partai politik dan 40 persen profesional atau sebaliknya. Bisa juga perwakilan parpol 50 persen dan 50 persen lainnya profesional.

Apa pun yang diputuskan Jokowi, Partai Golkar akan mengikuti. Yang pasti, tutur dia, partainya sudah menyiapkan nama-nama yang layak menjadi menteri. “Nama-nama sudah ada di tangan ketua umum,” terang dia. Namun, Ace enggan membuka siapa saja kader Partai Golkar yang akan menjadi menteri. Dia menyampaikan, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto-lah yang mengetahuinya.

Begitu pula soal calon menteri muda. Anggota DPR itu mengungkapkan, partainya mempunyai banyak kader muda yang siap menjadi menteri. Namun, lagi-lagi Ace tidak mau menyebutkan tokoh-tokoh muda Golkar yang akan diajukan ke Jokowi. “Yang pasti sudah ada. Semua di tangan ketua umum,” tegas legislator asal Jawa Barat itu.

Apakah nama Ace juga diajukan sebagai calon menteri muda? Dia menegaskan bahwa semua nama sudah berada di tangan ketua umum. Jika nanti Presiden Jokowi memintanya, Partai Golkar siap menyerahkannya.

Pada bagian lain, Ketua DPP PKB Lukman Edy menuturkan, Jokowi mempunyai lima hak prerogatif. Pertama, menentukan nomenklatur kementerian. “Apakah ada kementerian yang digabung, ditambah, atau dikurangi. Itu hak penuh presiden,” tuturnya. Namun, jumlahnya tidak boleh lebih dari 34 kementerian. Sebab, jumlah tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.

Kedua, kata dia, presiden mempunyai hak menentukan calon menteri yang akan membantunya selama lima tahun. Hak presiden selanjutnya adalah menentukan sumber rekrutmen menteri. Apakah dari parpol, birokrat, TNI, Polri, pengusaha, atau calon menteri dari organisasi kemasyarakatan (ormas). “Sumber rekrutmen menjadi hak prerogratif presiden,” tegasnya.

Selain itu, kata dia, Jokowi berhak menentukan formula komposisi menteri. Berapa persen dari parpol dan berapa persen dari nonparpol. Formulanya bisa 50:50 persen atau 70:30 persen. Hak prerogatif kelima presiden adalah melantik menteri.

Lukman menyatakan, bagi PKB, dari mana pun menteri yang ditunjuk, baik parpol maupun nonparpol, mereka harus ahli dan profesional.

Di tempat terpisah, Wasekjen PDI Perjuangan Eriko Sotarduga mengutarakan, penentuan menteri akan dibahas Jokowi dengan para ketua umum parpol. PDIP mempunyai banyak kader yang siap menjadi pembantu presiden. “Kami serahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri,” katanya.

Pos Ekonomi Perlu Menteri Profesional

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi memprediksi, Jokowi bakal membuka ruang lebih besar bagi para profesional untuk masuk kabinet. Opsi itu diambil karena Jokowi sudah punya kalkulasi politik sendiri. “Koalisi Jokowi saat ini jauh lebih solid dibanding 2014,” paparnya.

Dia menyebut beberapa sosok profesional yang layak masuk kabinet. Di antaranya, Erick Thohir dan Ketua Kadin Rosan P. Roeslani. “Dua sosok itu cukup layak.”

Dia mengusulkan beberapa pos kementerian untuk diisi menteri dari kalangan profesional. Misalnya, menteri bidang ekonomi; menteri pendidikan dan kebudayaan; menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi (ristekdikti); serta menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah (UMKM). Bidang-bidang tersebut harus diisi kalangan profesional yang jauh dari kepentingan politik praktis.

Di sisi lain, Ari menambahkan, Jokowi tidak bakal mengabaikan partai koalisi. Dia memprediksi, pengisian kursi menteri dari kader parpol dilakukan secara proporsional. Artinya, partai dengan suara besar berkesempatan mendapat jatah kursi menteri lebih banyak. “Itu masuk akal karena melihat sumbangsih parpol dalam pemenangan Jokowi-Ma’ruf,” imbuhnya.

Lebih jauh dia menyatakan bahwa tidak perlu ada penambahan kementerian baru. Kementerian saat ini dinilai cukup ideal. Yang perlu dilakukan, lanjut Ari, adalah menguatkan fungsi dan peran kementerian yang sudah ada. Untuk pengembangan ekonomi kreatif, misalnya, sudah ada Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). “Tinggal fungsinya dikuatkan. Taruh orang yang tepat di pos yang tepat,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati juga sependapat bahwa bidang ekonomi perlu mendapat perhatian lebih besar. Dia mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini cenderung stagnan, yaitu berkisar pada angka 5 persen. “Dikomparasikan dengan besarnya angka pencari kerja baru, pertumbuhan ini belum cukup,” ungkapnya.

Tim ekonomi nanti harus mampu menjawab persoalan tersebut. Khusus bidang ekonomi, papar dia, yang menangani harus sosok-sosok profesional yang kompeten dan berintegritas. Memercayakan tim ekonomi dan bidang teknis lainnya kepada kalangan profesional akan jauh lebih baik. (jpc)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : Edy Arsyad

Comment

Loading...