Grasi Pelaku Kejahatan Seksual JIS, Neil Bantleman Tuai Kritik

  • Bagikan
FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Kasus kejahatan seksual yang terjadi di Jakarta International School (JIS) pada 2014 kembali menjadi sorotan. Sebab, Neil Bantleman, salah seorang terpidana, dinyatakan bebas lantaran menerima grasi dari Presiden Joko Widodo. Tak pelak, keputusan tersebut menuai banyak kritik. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait mengingatkan, pada 2016, presiden menetapkan kekerasan seksual kepada anak sebagai kejahatan luar biasa sebagaimana yang dituangkan melalui penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang hukuman kebiri bagi pelaku yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 17 Tahun 2016. “Itu sebuah komitmen beliau dan tidak ada kata damai dengan kejahatan anak. Tapi, ternyata sekarang mengeluarkan grasi,” ujarnya, (14/7). Arist kecewa dan menyesalkan keputusan tersebut. Pemberian grasi, kata dia, telah melemahkan gerakan perlindungan anak dari kejahatan seksual yang sudah lama dibangun. Misalnya, yang diamanatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Terlebih, grasi diberikan secara tertutup. Keppres diteken pada 19 Juni 2019 dan eksekusi pembebasan dilakukan pada 21 Juni 2019. Sementara itu, publik baru mengetahui pada pertengahan pekan lalu. “Grasi itu hak prerogatif presiden. Mestinya dibuka, sama dengan amnesti terhadap kawan dari NTB (Baiq Nuril, Red),” tegasnya. Hari ini pihaknya berencana meminta penjelasan melalui surat terkait dengan alasan pemberian grasi. Menurut dia, presiden harus terbuka. “Kita ingin tahu pertimbangan apa yang diambil presiden,” katanya.
Dapatkan berita terupdate dari FAJAR di:
  • Bagikan