Hak Politik Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan Dicabut Pengadilan

Selasa, 16 Juli 2019 - 13:06 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua DPR (nonaktif), Taufik Kurniawan memilih tidak menanggapi langsung putusan yang diketuk majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang kemarin (15/7). Dia akan menggunakan waktu tujuh hari untuk menentukan sikap: menerima putusan atau mengajukan banding.

“Kami akan pelajari dulu. Tapi, kami menghormati proses hukum yang berjalan,” ujar Taufik setelah sidang seperti dilansir Jawa Pos Radar Semarang. Tidak banyak pernyataan dari Taufik. Dia menyerahkan proses selanjutnya kepada tim penasihat hukum.

Dalam sidang putusan kemarin, majelis hakim yang diketuai Antonius Widijantono menyatakan bahwa Taufik bersalah dalam perkara suap dana alokasi khusus (DAK) di Kabupaten Kebumen dan Purbalingga. Taufik divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan. Vonis itu lebih ringan dua tahun daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).

Majelis hakim juga mewajibkan Taufik membayar uang pengganti Rp 4,240 miliar. Pembayarannya diperhitungkan dengan uang yang telah disetor terdakwa kepada negara melalui KPK.

Aco Bilang Penjara Bukan Tempat Hina, Bagi…

Meski Grogi, Harun Tetap Pede Bernyanyi di Depan Helmi Yahya

FLPP Rumah Murah Habis, Pemerintah Tawarkan Skema Baru

Majelis hakim juga memberikan hukuman tambahan bagi politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut. Yakni, pencabutan hak politik selama tiga tahun. “Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih menduduki jabatan publik selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana penjara,” kata hakim Antonius.

Dalam uraian pertimbangan putusan, majelis hakim memerinci uang yang diterima Taufik. Antara lain, pada 26 Juli 2016 uang Rp 1,6 miliar diserahkan oleh Hojin Ansori kepada Rahmat Sugianto alias Anto di Hotel Gumaya. Kemudian, Rp 2 miliar diserahkan oleh Adi Pandoyo kepada Rahmat Sugianto di Hotel Gumaya pada 15 Agustus 2016. Pada Agustus 2017, duit Rp 1,2 miliar diserahkan dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi alias Hadi Gajut kepada Wahyu Kristianto.

Hakim menyebutkan, Rahmat merupakan orang yang ditugaskan oleh terdakwa untuk menerima commitment fee dari Muhammad Yahya Fuad. “Sedangkan Wahyu Kristianto adalah orang yang ditugaskan untuk menerima commitment fee dari Tasdi melalui Samsurizal Hadi. Setelah uang itu diterima, dilaporkan kepada terdakwa,” kata Robert Pasaribu, anggota majelis hakim. Uang tersebut kemudian digunakan sesuai instruksi Taufik. (jp)