Rekonsiliasi untuk Bagi-bagi Kursi, Amien Sebut Tidak Beradab

Selasa, 16 Juli 2019 - 10:11 WIB
Amien Rais

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Sabtu (13/7) menjadi penanda rekonsiliasi dua kubu yang bersaing pada Pilpres 2019. Namun, sebagian partai pengusung Prabowo tetap menginginkan Koalisi Adil Makmur bertahan dengan menjadi oposisi.

Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais menyatakan tidak setuju jika rekonsiliasi diwujudkan dalam bentuk bagi-bagi kursi menteri. Langkah seperti itu, sebut dia, tidak beradab. Mencederai demokrasi. “Itu namanya bukan rekonsiliasi,” cetusnya di kantor PAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, kemarin (15/7).

Menurut dia, dalam sistem demokrasi, harus ada yang bertindak sebagai oposisi. Tujuannya, menciptakan mekanisme check and balances.

Sulsel Lumbung Beras, Tetapi Beras Penyebab Utama Kemiskinan

Kuota Rumah Subsidi Nyaris Ludes, Pengembang di Sulsel Resah

Penyederhanaan Cukai dalam PMK Dinilai Ancam Pabrik Rokok Kecil

Mantan ketua MPR itu mengungkapkan, hingga kini belum ada sinyal Prabowo menerima jika ada tawaran bergabung dalam koalisi pemerintah. Melalui surat, Prabowo hanya memberitahukan adanya pertemuan pada Sabtu lalu. Setelah pertemuan dengan Jokowi, Prabowo segera menggelar pertemuan dengan Amies Rais dan para petinggi di eks Koalisi Adil Makmur. ”Besok atau lusa kami akan ketemu,” kata Amien.

Di luar bagi-bagi kursi menteri, Amien sepakat apabila rekonsiliasi dimaknai untuk menjaga persatuan. Tidak boleh ada perpecahan.

Sementara itu, bulan ini, Jokowi direncanakan bertemu dengan para ketua umum (Ketum) partai koalisi untuk membahas postur kabinet.

Ketua DPP PKB, Lukman Edy mengatakan, pertemuan dengan para Ketum parpol koalisi menunggu penyusunan nomenklatur kementerian dan lembaga oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin bersama tim. “Mungkin sebelum Agustus. Prosesnya akan cepat,” ucapnya. (jp)