Polisi dan Jaksa Lolos Administrasi, Ini Kata Koalisi Kawal Capim KPK

Rabu, 17 Juli 2019 - 13:36 WIB
Pansel capim KPK memutuskan tidak memperpanjang masa pendafataran seleksi capim KPK. (Miftahulhayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Koalisi Kawal Capim KPK mempermasalahkan lolosnya sejumlah nama dari intitusi Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam proses seleksi administrasi calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Koalisi Kawal Capim KPK meminta Polri dan Kejagung memperbaikin terlebih dahulu internal lembaga mereka.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyampaikan, institusi Polri punya Pekerjaan Rumah (PR) besar dalam menyelesaikan kasus Novel Baswedan. Menurutnya, dua tahun lamanya Polri belum juga membongkar pelaku penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu.

“Bagaimana mungkin Kapolri mau mengirimkan Capim KPK tapi kasus Novel belum selesai? Ini sudah rentang waktu dua tahun dan tidak bisa lagi di toleransi,” kata Kurnia di kantor LBH Jakarta, Selasa (16/7).

Kurnia menegaskan, Polri seharusnya dapat memperbaiki lembaganya. Sebab, kata Kurnia, KPK dibentuk lantaran tidak adanya ketegasan Polri terhadap masalah pemberantasan korupsi.

Sementara mengenai kinerja Kejagung, Kurnia menyoroti, baru-baru ini ada oknum jaksa yang tertangkap tangan operasi KPK. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Aspidum Kejati DKI Jakarta, Agus Winoto, sebagai tersangka penerima suap.

“Ini sebenarnya mengonfirmasi kekhawatiran publik bahwa Kejaksaan belum mampu menangani isu pemberantasan korupsi,” tegas Kurnia.

Di Hadapan Publik Tercinta, Praveen/Melati Malah Beri Kejutan Buruk

Ditunggu Intanon, Jorji: Dia Lawan yang Saya Takuti

Kata Politikus Golkar, Tak Benar Parpol Rebutan Kursi Menteri

Oleh karena itu, Kurnia menyarankan Polri dan Kejagung untuk menarik kembali perwakilannya yang mengikuti seleksi Capim KPK. Bahkan ketika terpilih, ia menyarankan yang bersangkutan mundur dari kursi pimpinan KPK.

“Harus menarik kembali wakilnya di Capim KPK, kalau pun terpilih harus mundur,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur LBH Jakarta Arif Maulana menyampaikan, kinerja pemberantasan korupsi akan semakin sulit, karena Presiden Joko Widodo dalam pidatonya pada acara ‘Visi Indonesia’ tidak secara tegas mendukung kinerja pemberantasan korupsi.

“Tidak ada satupun upaya menegakkan hukum untuk memberantas korupsi, yang ada hanya pungli. Pungli itu jauh dari korupsi, risikonya luar biasa dari para pejuang antikorupsi,” ucap Arif.

Selain itu, Arif pun menilai hal ini dibuktikan dengan komposisi Pansel Capim KPK. Ia menilai, komposisinya tidak menunjukkan komitmen dalam hal pemberantasan korupsi.

“Ini terlihat bagaimana pemerintah menyikapi KPK, terbaru bagaimana Presiden memilih Pansel KPK,” pungkasnya. (jp)