Sultra dan Kaltim Aneh, Izin Tambang Lebih Luas dari Wilayahnya

Rabu, 17 Juli 2019 - 19:45 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku ada masalah dalam pemberian izin lahan di Indonesia.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif mengaku ada masalah dalam pemberian izin lahan di Indonesia.

Laode mengatakan, pengusaha juga tidak memiliki komitmen untuk tanggung jawab dalam pemanfaatan lahan.

Laode mencontohkan, ada dua daerah di Indonesia yang luas izinnya lebih dari luas daratan, yakni Kalimantan Timur (Kaltim) dan Sulawesi Tenggara (Sulteng).

“Masak jumlah luas izin seluruh Kalimantan Timur melebihi luas daratannya. Negara apa ini?” kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (16/07/2019).

Berdasarkan data dari Jatam (Jaringan Advokasi Tambang), luas izin lahan di Kalimantan Timur mencapai 13,83 juta hektare. Padahal, luas daratan Kaltim hanya mencapai 12,7 juta hektare.

Dengan rincian, lahan untuk pemanfaatan kehutanan mencapai 5,619 juta hektare. Di sektor pertambangan ada 5,137 juta hektare. Sedangkan izin perkebunan mencapai 4,255 juta. Masalah tersebut terjadi karena ada penumpukan izin, seperti satu daerah bisa punya dua izin lahan.

Dia pun mempertanyakan mengapa hal ini harus diurus oleh KPK. Namun, dia mengatakan KPK tetap ikut untuk memperbaiki permasalahan ini. “Dan mengapa harus KPK yang mengerjakan ini?” ujar Syarif.

“KPK nggak pernah memberikan izin. Betul kita ingin memperbaiki, makanya kita ikut-ikut trigger mechanism untuk melihat kebajikan ada di negeri ini,” lanjut Syarif.

Lebih lanjut, dia menyinggung ucapan Gubernur Kaltim soal izin lingkungan di sana. Syarif menilai Gubernur Kaltim tak paham aturan.

“Kalimantan Timur, lebih aneh lagi gubernurnya bilang persyaratan clean and clear itu adalah persyaratan baru dari KPK jadi nggak boleh semuanya dikenakan kepada semua penambang di Kalimantan Timur. Pasti gubernurnya ini tidak baca regulasi. Yang kita masukkan dalam clean and clear itu adalah persyaratan sesuai regulasi. Aneh ada gubernur kayak gitu,” ucap Syarif.

Syarif turut menyoroti lubang tambang yang juga menyebabkan korban jiwa. Menurutnya hal itu terjadi karena ada dugaan korupsi di masa lalu saat proses pertambangan dibiarkan dilakukan dan sulit diungkap.

“Ini banyak berbahaya terpaksa lagi pemerintah harus keluar uang untuk perbaikan itu. Kalau tak bisa ditutup semuanya, ya setidaknya diselamatkan supaya itu tidak membahayakan masyarakat. Sudah menggali secara ilegal, pasti tidak bayar pajak, sekarang orang mati lagi karena itu. Ini negara apa? Apakah ada korupsinya di situ? Saya yakin ada,” tandasnya. (jpnn/aci)