Waketum PAN, Berada di Pemerintah atau Oposisi Sama-sama Bisa Mengawasi

Rabu, 17 Juli 2019 - 08:53 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menegaskan, fungsi oposisi yang baik sebenarnya dari dalam pemerintahan. Bukan di luar pemerintahan. Itu ia ungkapkan berdasar pengalamannya duduk dua periode di DPR.

Menurut Viva, posisi di dalam pemerintahan lebih mudah untuk bisa melakukan pengawasan. Sebab para menteri dan pimpinan lembaga benar-benar mengawasi bawahannya supaya tidak keluar jalur.

“Justru pengawasan dari dalam bertanggung jawab supaya pemerintahan ini berjalan sehat, kuat, dan bersih,” ujar Viva Yoga kepada wartawan, Rabu (17/7).

Lebih lanjut Viva menjelaskan, di Indonesia semua partai bisa mengawasi jalannya pemerintahan. Baik itu yang berada di koalisi pemerintah maupun oposisi. Sehingga dia menyebut konsep oposisi di Indonesia berbeda dengan di pemerintahan parlementer.

“Karena seluruh parpol menjalankan fungsi pengawasan, artinya proses peran fungsi oposisi itu ada di dalam parlemen apapun parpolnya,” katanya.

Selain itu, menurut Viva, PAN tidak masalah menjadi oposisi ataupun bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma’ruf Amin. Sebab berada di dalam dan di luar kabinet sama-sama bisa mengawasi.

“Karena menurut platform PAN mau di dalam kekuasaan atau di luar kekuasaan sama-sama mulianya selama untuk bangsa dan negara,” ungkapnya.

Sekadar informasi PAN belum menentukan sikap politiknya usai Pilpres 2019. Apakah bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf atau menjadi oposisi.

Agustus, Prodi Pendidikan Biologi Unismuh-Himabio Bakal Gelar Seminar Nasional

Ekonomi Alami Tekanan, Defisit APBN 2019 Diperkirakan Jebol

RJ Lino Pelesiran ke Luar Negeri Bersama Politikus Terkenal, Ini Kata KPK

Sementara itu Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno mengatakan, partainya belum menentukan sikap politik pasca-pembubaran koalisi parpol pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.

Menurut Eddy, arah dan sikap politik PAN akan ditentukan melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang rencananya diselenggarakan Juli atau September 2019. Dalam Rakernas itu juga sekaligus melakukan evaluasi terhadap hasil Pemilu Legislatif 2019.

Eddy mengakui adanya berbagai opsi dan masukan terkait arah dan sikap politik PAN. Ada sejumlah kader yang mengusulkan PAN tetap menjadi oposisi dan menyarankan agar bergabung ke pendukung pemerintah. Namun ada pula yang mengusulkan agar PAN tetap menjadi partai penyeimbang.

“Intinya saya minta agar semua pendapat itu dihargai meski tidak sepakat antara para kader,” kata Eddy. (jp)