Apa Jadinya, Menkumham-Wali Kota Tangerang Saling Lapor Polisi

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sama-sama pejabat pemerintah, terlibat perseteruan, dan sama-sama lapor polisi. Itulah yang kini terjadi antara Wali Kota Tangerang, Arief R. Wismansyah dan Menkum HAM, Yasonna H. Laoly.

Selasa siang (16/7), tim dari Kemenkum HAM melaporkan Arief ke Polres Metro Tangerang Kota. Malamnya, giliran Arief yang memolisikan Yasonna.

Arief dipolisikan terkait penyalahgunaan lahan di Kota Tangerang. Sedangkan Kemenkum HAM diperkarakan dengan tuduhan pelanggaran tata ruang.

Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Abdul Karim menjelaskan telah menerima laporan dari tim Kemenkum HAM yang diwakili Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Bambang Wiyono. Persoalan yang dilaporkan adalah lahan milik Kemenkum HAM yang di atasnya dibangun gedung oleh Pemkot Tangerang. Mantan Direktur Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Banten itu belum bisa menjelaskan lebih detail soal materi laporan dari Kemenkum HAM. “Kita telaah dan pelajari laporan itu,” katanya.

Untuk menindaklanjuti laporan itu, dia sudah memerintah Kasatreskrim AKBP Dicky Ario Yustisianto mempelajarinya. “Setelah kita telaah, nanti baru kita merencanakan, siapa-siapa saja yang akan kita panggil untuk dimintai keterangan,” ujar mantan penyidik KPK itu.

Bambang membuat laporan karena ada dugaan wali kota Tangerang membangun sejumlah gedung di atas lahan milik Kemenkum HAM di Tangerang. “Sebenarnya kita tidak mau melakukan pelaporan ini, tetapi ini demi kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya saat ditemui Tangerang Ekspres di halaman Polres Metro Tangerang Kota.

Di bagian lain, Arief R. Wismansyah mengatakan, laporan itu justru membuat terang status aset Kemenkum HAM di Kota Tangerang. “Sepertinya, yang dipersoalkan itu adalah lahan yang di atasnya ada gedung MUI dan gedung pelayanan publik,” kata Arief. Menurut dia, dua gedung itu dibangun saat Wahidin Halim (WH) menjabat wali kota Tangerang.

“Kalau sekarang dilaporkan ke polisi, ya gak apa-apa. Justru akan lebih jelas,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Tangerang juga sudah membuat laporan resmi ke Polres Metro Tangerang Kota. Pelapornya adalah Plt Asda 2 Asep Suparman. Dia melaporkan Menkum HAM atas dugaan pelanggaran tata ruang pembangunan dua kampus milik Kemenkum HAM.

Dua kampus itu adalah Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Lokasinya di samping Puspemkot Tangerang. Dua kampus tersebut diresmikan Menkum HAM pada Selasa (9/7).

Menurut Arief, meski dua kampus tersebut sudah diresmikan Menkum HAM, hingga sekarang belum ada izin mendirikan bangunan (IMB). Dia tidak bisa mengeluarkan IMB karena bertabrakan dengan tata ruang. “Di lahan itu peruntukannya untuk ruang terbuka hijau (RTH) serta perdagangan dan jasa,” katanya.

Untuk pelanggaran atas tata ruang, kata Arief, ada konsekuensi pidananya. Dia menjelaskan, jika Kemenkum HAM melimpahkan sebagian asetnya ke Pemkot Tangerang, pihaknya akan menata ulang untuk kepentingan masyarakat dan Kemenkum HAM.

Dia memaparkan sudah mengirim surat ke Mendagri untuk menjelaskan masalah tersebut. Rencananya Wali Kota Tangerang, Arief Wismansyah hari ini diundang ke Jakarta.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin (17/7).

Tjahjo menuturkan, yang terjadi antara Kemenkum HAM dan Pemkot Tangerang hanyalah miskomunikasi. Dua pihak belum melakukan klarifikasi. Namun, wali kota justru mengambil tindakan gegabah dengan mematikan fasilitas publik di kawasan kompleks perkantoran Kemenkum HAM di Tangerang.

Karena itu, pemerintah merasa perlu menjalankan fungsi pembinaan. Untuk itu, selain wali kota Tangerang, pihaknya akan memanggil Gubernur Banten Wahidin Halim.

Tangkap Basah Istri Ditiduri, Suami Gunting Penis Tetangga

Publik Indonesia Dipaksa Takjub Aksi Matsumoto/Nagahara

Pep Guardiola Harap Sane Tak Tergoda Pindah Klub

“Supaya gubernur ikut memberikan pembinaan,” imbuhnya. Tjahjo menjelaskan, kebijakan wali kota yang menyetop fasilitas seperti listrik, air, hingga kebersihan tidak dibenarkan. Sebab, warga yang notabene tidak punya salah justru menjadi korban. “Sebagai kepala daerah juga harus berprasangka baik. Jangan membuat kebijakan emosional yang merugikan publik,” tuturnya.

Pertemuan antara Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan pejabat Kemendagri akan diadakan di gedung A Kemendagri, Jakarta. Rencananya Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo memimpin langsung rapat tersebut.

Kasus itu bermula saat Menkum HAM Yasonna H. Laoly meresmikan Perguruan Tinggi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim) di kawasan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang. Saat itu Yasonna menyentil Pemkot Tangerang karena tidak kunjung menerbitkan izin mendirikan bangunan.

Sentilan itu membuat Arief Wismansyah tidak terima. Dia akhirnya menerbitkan surat perintah Nomor 593/2341-Bag.Hukum/2018 yang ditandatangani pada 10 Juli 2019. Secara garis besar, surat tersebut berisi penghentian layanan umum pengangkutan sampah, perbaikan drainase, serta perbaikan dan penerangan jalan di permukiman penduduk yang berada di atas lahan milik Kemenkum HAM di Tangerang. Belakangan, kebijakan itu direvisi. Penghentian tersebut hanya diterapkan untuk perkantoran milik Kemenkum HAM di Tangerang.

Arsenal Kalahkan Bayern di ICC 2019

BCD, Trio Bek Juventus yang Bikin Ngeri Lawan

Pesta Seks di Balkon, Wanita Bugil Tewas Terjatuh

Arief sebetulnya sempat bertemu dengan Yasonna setelah rapat terkait pembangkit listrik tenaga sampah (PLTS) di istana kepresidenan, Jakarta, Selasa lalu (16/7). Di situ keduanya bersepakat untuk melakukan silaturahmi di waktu yang lain.

Arief menjelaskan, tidak terbitnya IMB disebabkan lokasi bangunan bertentangan dengan aturan tata ruang Provinsi Banten. Lokasi tanah Kemenkum HAM tersebut diperuntukkan lahan pertanian. Karena itu, dia ingin berbicara lebih lanjut dengan Yasonna untuk menyelesaikan problem tersebut. “Kalau kita maunya selesaikan masalah aset itu, biar selesai,” tegasnya. Namun, sebelum status peruntukan tanah itu klir, lanjut dia, Yasonna sudah meresmikan bangunan tersebut.

Sementara itu, Yasonna mengatakan, saat membangun politeknik, pihaknya sudah berupaya berkomunikasi dengan Pemkot Tangerang. Dalam proses pengajuan izin, pihaknya juga sudah mengirim surat resmi. “Sudah disurati, apa ada kekurangan izin, perlengkapan, tidak ada, tidak dijawab,” ujarnya.

Namun, Yasonna sepakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan diskusi. Soal waktunya, dia belum bisa menentukan. “Wali kota mengatakan mau silaturahmi. Saya bilang silakan saja, saya mau ke Batam sore ini, nanti diatur.” (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...