Calon Menteri, Politikus PDIP: Megawati Belum Gunakan Hak Prerogatifnya

Kamis, 18 Juli 2019 - 13:48 WIB

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Ahmad Basarah mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum melakukan pembahasan dengan para ketua umum partai politik soal pembagian jatah di kabinet. Presiden Jokowi, katanya, perlu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan para ketua umum partai politik terlebih dahulu sebelum menyusun kabinet.

“Agenda itu belum ada sepanjang sepengetahuan saya. Belum ada pembicaraan spesifik yang membahas postur kementerian, apalagi nama-nama calon menteri di kabinet,” ujar Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/7).

Basarah menambahkan, sampai saat ini PDIP juga belum menyodorkan nama-nama kandidat calon menteri ke Presiden Jokowi. Pasalnya PDIP memiliki mekanisme dalam menyaring kader terbaiknya.

Mulanya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri akan mengusulkan sejumlah nama ke Presiden Jokowi. Selanjutnya, Presiden Jokowi lah yang akan memilih. “Wewenang presiden dalam menentukan nama-nama menterinya,” katanya.

Atasi Kekeringan, Pemprov Jateng Bangun 11 Embung Baru

Diselenggarakan di Semarang, Gelar Desa Wisata Jateng 2019 Diikuti 35 Kabupaten/Kota

Atasi Kekeringan, Pemprov Jateng Bangun 11 Embung Baru

Sampai saat ini, imbuh Basarah, Megawati Soekarnoputri belum menggunakan hak prerogatifnya dalam menentukan siapa-siapa saja kader PDIP yang dicalonkan menjadi menteri. “Karena Ibu Mega masih memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi untuk menyelesaikan hal-hal yang fundamental, dalam kepentingan bangsa yang lebih besar,” ungkapnya.

Wakil Ketua MPR ini menambahkan saat ini Presiden terpilih Jokowi dan pasangannya Ma’ruf Amin sedang berkonsentrasi melakukan konsolidasi kebangsaan. Sebab, Pilpres 2019 yang baru saja berakhir, menyisakan polarisasi di masyarakat.

“Jadi, saya kira itu agenda utama beliau. Urusan kabinet nanti akan dibicarakan pada saatnya dengan ketum parpol koalisi,” pungkasnya. (jp)