Dua Kali Mangkir, KPK:Enggartiasto Lukita Harusnya Jadi Contoh yang Baik

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi. Keterangan politikus Nasdem itu dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara dugaan penerimaan gratifikasi dengan tersangka, Bowo Sidik Pangarso.

“Diagendakan penjadwalan ulang terhadap Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sebagai saksi dalam perkara ini. Mengacu pada surat yang pernah disampaikan ke KPK, yang bersangkutan menyampaikan kesediaan hadir Kamis, 18 Juli 2019,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (18/7).

Febri menuturkan, dengan memenuhi panggilan penyidik, Enggar akan menjadi contoh yang baik bagi penyelenggara negara lainnya. Nantinya, Enggar pun dapat mengonfirmasi kepada penyidik terkait hal yang diketahuinya dalam perkara ini.

“Kami harap saksi bisa hadir memenuhi jadwal pemeriksaan yang telah diundur beberapa kali ini. Kepatuhan terhadap proses hukum, terutama oleh Penyelenggara Negara semestinya dapat menjadi contoh,” tegas Febri.

Enggar pada panggilan sebelumnya telah mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK. Panggilan terakhir yang disampaikan KPK, pada 2 Juli 2019 dan 8 Juli 2019.

Dalam penyidikan gratifikasi Bowo, KPK telah menggeledah sejumlah tempat, termasuk ruang kerja Enggartiasto Lukita dan ruang kerja Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Demokrat, Nasir.

Penyidik juga turut menggeledah kediaman Enggar. Dalam penggeledahan itu tak ditemukan alat bukti apa pun yang dapat disita sebagai bukti perkara.

Diketahui saat ini KPK mulai menelusuri dugaan sumber dana gratifikasi Bowo Sidik Pangarso terkait sejumlah kewenangannya sebagai anggota DPR. Salah satu dugaannya ialah terkait penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait gula kristal rafinasi.

Kata Laode M Syarief, Wajar KPK Kecewa

Vonis Idrus Marham Menjadi 5 Tahun

Apa Jadinya, Menkumham-Wali Kota Tangerang Saling Lapor Polisi

Bowo Sidik menjadi tersangka dalam dua jenis perkara. Pertama, kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG).

Bowo diduga sudah menerima uang sebanyak enam kali dengan nilai mencapai Rp 221 juta dan 85.130 dollar Amerika Serikat. Pihak terduga pemberi suap adalah Marketing Manager PT HTK, Asty Winasti.

Uang itu diduga berkaitan dengan commitment fee untuk membantu pihak PT HTK menjalin kerja sama penyewaan kapal dengan PT PILOG. Penyewaan itu terkait kepentingan distribusi.

Kemudian, pada pengembangan perkara, KPK menduga ada penerimaan dari sumber lain oleh Bowo, terkait jabatannya sebagai anggota DPR. Saat ini, KPK masih menelusuri lebih lanjut sumber penerimaan lain tersebut. Hal itu mengingat KPK juga menemukan 400.000 amplop uang sekitar Rp8 miliar. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment