Pesimisme di Balik Pidato Optimisme

0 Komentar

Mustajab Al-Musthafa

Analis Politik LP3S

 

 Presiden Joko Widodo sebagai pemenang pemilu untuk periode 2019-2024 akhirnya menyampaikan pidato kemenangan yang kemudian disebutnya Visi Indonesia. Secara umum tak ada yang spesial, bahkan ada aspek yang tidak disinggung, yakni soal penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan HAM. Padahal masalah itu yang banyak disoroti publik selama ini.

Dibalik gelora optimisme yang disampaikan beliau, ada potensi muncul problem yang membahayakan negara ke depan. Pembangunan infrastruktur misalnya, jika beliau tidak hati-hati justru bisa membawa negara terjerembab dalam kubangan utang yang semakin dalam. Kalaupun pembangunan infrastruktur itu dikakukan dengan skema kerjasama (investasi) oleh pihak swasta atau negara lain, semisal Proyek OBOR/BRI China, maka itu bukan berarti negara tak terbebani. Justru hal itu berbahaya karena catatan utang bisa tidak dipublikasikan ke publik sehingga tak bisa dikontrol. Pada periode pertama kepemimpinan beliau saja, pemerintah membukukan kenaikan utang dua kali lipat. Kini utang pemerintah telah menghampiri 3000 triliun. Digabung dengan utang swasta, termasuk BUMN, utang negara mencapai 5000-an triliun.

Pembangunan infrastruktur itu sejalan dengan investasi. Kemudahan investasi yang telah diberikan selama periode pertama, nyaris tak menyisakan bidang bisnis yang tak boleh dimasuki pihak investor asing. Bahkan investasi China yang paling banyak disoroti karena menimbulkan masalah terkait tenaga kerja dan produksinya yang menggeser produk BUMN. Hal itu karena pihak investor China yang mensyaratkan penyertaan TKA China dan bahan dari negaranya atau produk perusahaannya yang beroperasi di Indonesia.

Kasus Krakatau Steel yang bernasib naas di tengah musim durian runtuh dari pembangunan infrastruktur yang dinikmati perusahaan China, harusnya menjadi pelajaran. Baja dan semen yang merupakan komponen utama pembangunan infrastruktur, justru tidak membawa BUMN meraup untung. Semua itu terjadi karena ada kebijakan dari pemerintah, terkait investasi dan impor. Ini sungguh bertolak belakang dari gagasan berdikari yang pernah digagas pada awal pemerintahan beliau di periode pertama.

Jika pada periode kedua ini akan dipermudah lagi investasi itu, maka dipastikan tidak ada lini industri yang tidak jatuh di tangan investor asing.  Justru yang dibutuhkan adalah perlindungan atau proteksi dari pemerintah agar BUMN dan perusahaan swasta nasional/lokal dapat tumbuh sehat, berpartisipasi dan menikmati pembangunan infrastruktur.

Adapun soal pembangunan sumber daya manusia, publik semakin gamang akan realisasinya. Kita tak kurang tenaga ahli. Puluhan juta sarjana hingga doktoral dari anak negeri ini. Bahkan sebagiannya mengabdikan ilmunya di luar negeri dan pada negara dan perusahaan asing. Yang diperlukan mereka adalah penghargaan dari negara berupa penyediaan lapangan kerja dan apresiasi bagi  ilmu atau karya mereka.

Revolusi Mental yang menjadi jargon pembangunan SDM periode pertama bisa dianggap gagal. Pelbagai kekisruhan yang terjadi justru disebabkan atau dipicu oleh pihak-pihak yang berada di posisi penguasa. Bahkan penguasa sering gagal mengatasi kekisruhan yang ada dengan penyelesaian yang baik.

Setali tiga uang dengan upaya pembumian Pancasila sebagai ideologi, justru penguasa cenderung terjebak dalam politisasi Pancasila dengan menjadikannya sebagai “palu godam” pemukul lawan politik. Kita mengalami krisis figur untuk diguguh publik sebagai sosok Pancasilais. Yang ada justru sebaliknya, sosok yang getol mengklaim diri “aku Pancasila”, justru terlibat kasus korupsi dan suap menyuap. Tak sedikit pula justru mengeluarkan pernyataan yang justru menimbulkan polemik di tengah publik.

Olehnya itu, upaya menjadikan Pancasila sebagai perekat dan pemersatu yang akan mendorong produktivitas masyarakat adalah dengan membawanya ke meja diskusi dan analisa bersama semua komponen bangsa untuk menilai semua produk hukum yang ada, yang telah dibuat dan yang akan dibuat oleh penguasa, apakah telah sejalan dengan Pancasila atau tidak.

Terkait dengan reformasi birokrasi, justru apa yang dijanjikan pada periode pertama kepemimpinan beliau belum terealisasi. Pemanfaatan teknologi informasi belum termanfaatkan dengan baik untuk peningkatan kinerja birokrasi. Porsi APBN masih sangat tinggi untuk belanja birokrasi. Sementara APBN selalu dirancang defisit dan ditutupi dengan utang. Akibatnya, sekalipun nilai APBN dari tahun ke tahun meningkat, tapi nilai utang juga terus bertumbuh.

Terakhir, mengapa isu hukum, korupsi dan HAM luput dari pidato beliau? Ya, karena problem beliau ada disitu. Kita masih ingat seorang koruptor mendapatkan remisi 77 bulan dan yang terbaru seorang predator anak diberi Grasi!

Sesungguhnya publik butuh kebijakan yang memberi jaminan optimisme, bukan sekadar pidato. (mm)

 

 

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...