Aktivis Desak Keterwakilan Perempuan di Komisi Informasi Sulsel

Jumat, 19 Juli 2019 - 17:43 WIB

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR–Sejumlah Aktivis Perempuan dan Anak yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan (KAPASS) yang terdiri dari individu dan lembaga, mendatangi DPRD Sulsel.

Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Sulawesi Selatan periode 2019 – 2022 akan memasuki proses fit and proper test. Panitia seleksi sudah menyerahkan daftar 15 (lima belas) nama calon anggota yang akan mengikuti uji kelayakan calon anggota KI kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Jumat pekan lalu (12/7/2019).

Berdasarkan PERKI No.4 Tahun 2016 tentang Mekanisme Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak daftar nama diserahkan pansel maka DPRD harus melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih lima orang anggota Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan yang selanjutnya akan ditetapkan oleh Gubernur.

Dari rekam jejak penyelenggaraan seleksi Komisi Informasi Provinsi Sulawesi selatan, ditengarai abai terhadap aspek keterwakilan unsur perempuan. Terbukti pada periode lalu, tidak ada calon anggota perempuan yang dipilih DPRD.

Ketika di akhir masa jabatan, Aswar Hasan mengundurkan diri karena lulus di Komisi Penyiaran barulah satu orang perempuan yang merupakan salah satu cadangan urutan ke tujuh dalam hasil uji kelayakan, diminta duduk menggantikan mantan ketua KI Sulsel dua periode tersebut.

Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan oleh Koalisi Aktivis Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan (KAPASS) terlebih diketahui hanya terdapat satu nama perempuan calon anggota KI yang dikirim pansel ke DPRD pada periode kali ini. Jangan sampai, tidak ada lagi keterwakilan perempuan seperti pada periode sebelumnya.

“Komisi Informasi adalah lembaga negara yang dibentuk Undang-undang Keterbukaan Informasi yang kehadirannya diperjuangkan oleh organisasi masyarakat sipil sehingga posisinya sangat strategis pada advokasi perubahan” ujar Lusia Palulungan, aktivis Perempuan yang fokus pada isu pemberdayaan dan penghapusan kekerasan perempuan, Jumat, 19 Juli.

Husaimah Husain, Koordinator Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) dan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia mengatakan bahwa saat ini, setiap perempuan harus berani berbicara, terutama melaporkan dugaan ditutupnya informasi publik khususnya pada badan-badan publik pemerintah sehingga berharap keterwakilan perempuan di Komisi Informasi dapat memperjuangkan advokasi dan edukasi terkait sengketa informasi sehingga perempuan hingga di pelosok memiliki kepercayaan diri, keberanian untuk meminta informasi publik yang dibutuhkannya.

Strategisnya eksistensi perempuan dalam keterbukaan informasi publik sehingga Koalisi Aktivis Perempuan dan Anak Sulawesi Selatan mendesak DPRD Sulawesi Selatan khususnya pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan agar mengakomodir perempuan dalam hasil seleksi anggota Komisi Informasi Sulawesi selatan. (ilo)