Realisasi Pendapatan Negara Rendah, Pemerintah Masih Andalkan Pinjaman Luar Negeri

Jumat, 19 Juli 2019 - 16:26 WIB
Ilustrasi eksplorasi migas, turunnya harga minyak menyebabkan penerimaan migas Indonesia menurun (Dok.JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Realisasi pendapatan negara yang rendah hingga semester I 2019 membuat defisit anggaran diprediksi akan semakin melebar dibanding dengan tahun lalu.

Imbasnya, ada kemungkinan pemerintah akan kembali mengandalkan penarikan pinjaman luar negeri untuk memenuhi belanja negara.

Sebagaimana diketahui, pada paruh tahun saja, defisit anggaran tercatat sebesar Rp 135,8 triliun atau setara dengan 0,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka tersebut jauh lebih besar jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 110,6 triliun atau setara 0,75 dari PDB.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Puspa Ghani Talattov mengatakan, potensi pelebaran fiskal pada tahun ini utamanya dipengaruhi oleh rendahnya realisasi pendapatan PPh Migas. Sebab belakangan ini, ada tren penurunan harga komoditas minyak mentah (Indonesia Crude Price/ICP) dan batubara.

Abra mencatat, penerimaan negara pada sektor PPh migas semester I-2019 baru mencapai Rp 66 triliun, atau mencapai 45,6 persen dari target sebesar Rp 144,73 triliun. Begitupula dengan realisasi PNBP dari Sumber Daya Alam (SDA) yang baru mencapai Rp 70 triliun per semester-I 2019, atau 37,1 persen dari target sebesar Rp 188,68 triliun.

“Ini juga dipengaruhi oleh turunnya lifting minyak bumi dan gas bumi,” kata Abra kepada JawaPos.com, Jumat (19/7).

Penurunan penerimaan pendapatan negara itu membuat pemerintah meramal bahwa sampai akhir tahun defisit anggaran akan melebar. Defisit anggaran hingga akhir tahun diperkirakan menyentuh Rp 310,8 triliun (1,93 persen dari PDB), melampaui target APBN sebesar Rp 296 triliun (1,84 persen).

Untuk menambal defisit tersebut, Abra menyatakan, pemerintah akan masih mengandalkan penarikan pinjaman luar negeri. Apalagi, kata dia, pemerintah juga telah memproyeksikan pinjaman luar negeri akan mencapai Rp 78,3 triliun (129,9 persen dari target penarikan pinjaman yang disepakati dalam APBN 2019).

“Sedangkan proyeksi penerbitan SBN tetap di bawah pagu APBN 2019 sebesar 98,2 persen dari target APBN 2019,” terangnya.

Sementara itu, ia menyatakan, pemerintah juga dapat melakukan upaya menekan defisit anggaran pada semester II 2019 ini. Salah satunya dengan melakukan efisiensi belanja negara, khususnya yang berupa belanja barang dan belanja subsidi.

“Dari sisi penerimaan, pajak perdagangan digital mestinya sudah bisa dimulai dengan mengenakan PPN berbasis transaksi,” tukasnya.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Askolani hanya menjawab singkat ketika ditanya mengenai prediksi defisit anggaran yang akan melebar pada akhir tahun 2019. Dia hanya memastikan, tidak akan ada rencana pengurangan belanja APBN untuk menekan defisit.

“Tidak ada spesifik pengurangan belanja K/L (kementerian/lembaga), Tapi review tetap dilakukan untuk mengefisienkan belanja agar benar-benar optimal,” kata Askolani kepada JawaPos.com.

Di sisi lain, ia memastikan pemerintah akan melakukan upaya optimalisasi penerimaan negara yang masih lesu. Namun, ia enggan membeberkan secara rinci sektor mana yang akan dimaksimalkan oleh pemerintah.

“Secara keseluruhan, optimalisasi penerimaan akan terus dilakukan dari potensi dan peluang yang dimungkinkan,” tukasnya.

Sebagai informasi, defisit anggaran hingga semester pertama 2019 tercatat sebesar Rp 135,8 triliun atau setara dengan 0,84 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Realisasi defisit anggaran semester I-2019 lebih besar dibandingkan periode sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 110,6 triliun atau setara 0,75 dari PDB.

Adapun meningkatnya defisit anggaran tersebut dikarenakan realisasi belanja yang saat ini tumbuh lebih tinggi dibandingkan pendapatan.

Rinciannya, realisasi pendapatan negara sampai dengan Juni 2019 hanya mencapai Rp 898,8 triliun (41,51 persen dari target APBN 2019). Rinciannya berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 688,94 triliun (38,57 persen dari target APBN 2019) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 209 triliun (55,27 persen dari target APBN 2019).

Sementara itu, realisasi belanja negara sampai tercatat mencapai Rp 1.034 triliun (42,03 persen dari pagu APBN 2019). Rinciannya, untuk belanja pemerintah pusat mencapai Rp 630,57 triliun dan Transfer Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 403,95 triliun.

Pemerintah juga memperkirakan defisit anggaran akan melebar. Defisit anggaran hingga akhir tahun diperkirakan menyentuh Rp 310,8 triliun (1,93 persen dari PDB), melampaui target APBN sebesar Rp 296 triliun (1,84 persen). (jpc)