Pertemuan Rizal Ramli dengan Sjamsul Nursalim Soal SKL BLBI Didalami KPK

Sabtu, 20 Juli 2019 - 08:17 WIB
Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menjawab pertanyaan wartawan usai memenuhi panggilan KPK sebagai saksi terkait kasus BLBI di gedung KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2019). Mantan Menko Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Ekuin) era Kepresidenan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu dipanggil KPK terkait kapasitasnya sebagai Ketua KKSK periode 2000-2001. (FEDRIK TARIGAN/ JAWA POS)

FAJAR.CO.ID,MAKASSAR–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri (Menko Ekuin) Rizal Ramli sebagai saksi untuk perkara dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

KPK mendalami rapat yang dilakukan Rizal Ramli yang pada saat itu dihadiri Sjamsul Nursalim.

“KPK mendalami rapat yang dilakukan di rumah saksi Rizal Ramli yang saat itu dihadiri oleh Sjamsul Nursalim, BPPN dan pihak terkait lainnya,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/7).

Febri menyatakan, penyidik pun turut mengklarifikasi terkait tugas dan tanggung jawab Rizal selaku Menko Ekuim sekaligus sebagai Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) periode 2000-2001. Pada saat itu sekretaris KKSK dijabat Syafruddin Arsyad Temenggung.

“Terkait SK KKSK Nomor: KEP.02/K.KKSK/03/2001, dan mekanisme penerbitannya serta langkah-langkah yang diambil saksi sebagai Menko Perekonomian dan juga Ketua KKSK terkait obligor BLBI,” ucap Febri.

Usai diperiksa KPK, Rizal Ramli menyampaikan, dirinya diperiksa terkait adanya misrepresentasi aset yang terjadi terkait perkara BLBI. Menurutnya, kejadian itu terjadi karena pada saat itu Indonesia tengah mengalami krisis.

“Pada dasarnya (ditanyai) menyangkut misrepresentasi dari aset-aset yang disahkan, jadi seperti diketahui pada saat krisis. Krisis itu dipicu karena swasta-swasta Indonesia pada waktu itu utangnya banyak sekali,” ujar mantan Menteri Kemaritiman ini.

Aset-aset yang dimaksud Rizal tersebut terkait pelunasan pinjaman BLBI, peraturan saat itu dapat dilakukan pembayarannya dengan aset. Aturan baru itu membolehkan para peminjam dana membayarkan utangnya tidak dengan tunai, seperti yang dilakukan oleh Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) milik Sjamsul Nursalim.

Peraturan itu berubah, karena menurut Rizal, Bambang Sugianto yang menjabat sebagai Menteri Keuangan saat itu berhasil melobi Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Glenn Yusuf. Lobi terkait perubahan jenis pembayaran hutan BLBI oleh tiap bank.

“Esensinya utang (BLBI) ini harusnya tunai bayarnya tunai, tapi pada masa pemerintahan Pak Habibie, Menteri Keuangan Bambang Sugianto sama kepala BPPN waktu itu Glenn Yusuf di lobi supaya enggak usah bayar tunai tapi bayar aset,” tukas Rizal.

Dalam perkara ini, KPK menduga Sjamsul dan istrinya Itjih turut memperkaya bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung yang merugikan keuangan negara mencapai Rp 4,58 miliar. Namun, Syafruddin syafruddin bebas karena MA mengabulkan permohonan kasasinya.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Sjamsul dan Itjih disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (jpc)