Pegiat HAM: Penanganan Kasus Novel Hanya Diulang-ulang, Pelaku Tak Dicari

Bovel Baswedan

FAJAR.CO.ID — Keberadaan tim teknis dan deadline tiga bulan dari Presiden Joko Widodo tidak mampu mengikis keraguan akan masa depan penuntasan kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan.Kalangan pegiat hak asasi manusia (HAM) tetap menyuarakan pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen.Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan, waktu tiga bulan yang diberikan oleh presiden harus dimanfaatkan untuk bisa mengungkap kasus.Dengan tim teknis yang dipimpin Kabareskrim, perkara itu ditangani penyidik yang secara teori paling tinggi di Indonesia. “Kalau tim teknis itu tidak mampu, sudah berarti bahwa kepolisian tidak mampu menangani kasus tersebut. Namun, analisis saya, tim itu tidak akan mampu,” ujarnya.Mengapa? Boyamin mengatakan, fakta adanya tiga orang yang perlu dikejar sebenarnya muncul sejak dua tahun lalu. “Hanya diulang-ulang saja, namun tidak dicari. Kalau ketemu pun mungkin malah sulit menghubungkan dengan kasusnya,” paparnya.Ketidakmampuan itu, menurut dia, disebabkan persoalan kemauan dari kepolisian. Dia menganalisis, berlarut-larutnya penuntasan kasus menunjukkan adanya keengganan. Bisa jadi, bila kasus diungkap secara terang benderang, bakal ada oknum yang terseret. “Itu mungkin yang membuat oknum bersih di kepolisian ewuh pakewuh,” urainya.Karena itu, setelah tiga bulan dan kasus kembali ke tangan presiden, bisa dibentuk tim independen. “Yang berada di bawah presiden,” tegasnya, seperti dikutip dari JawaPos.com (grup FAJAR), Minggu (21/7/2109).

KONTEN BERSPONSOR

loading...

Komentar

Loading...