GDP, Milik Orang Kaya dari Bali itu Nol Kontribusi ke Sulsel

Senin, 22 Juli 2019 - 13:33 WIB
Gowa Discovery Park (GDP) di Kawasan Benteng Sumba Opu Makassar.

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Kerja sama pengelolaan aset belum menguntungkan. Seperti Gowa Discovery Park (GDP). Sudah dua tahun pengelola belum menyetor keuntungan ke Pemprov Sulsel.

Kerja sama Pemprov Sulsel dengan pengelola Gowa Discovery Park (GDP) kembali menjadi temuan di LHP BPK 2018. Setiap tahun tak pernah menyetorkan hasil ke Pemprov Sulsel.

Padahal kawasan wisata itu didirikan di atas lahan pemprov seluas 72 ribu meter persegi dengan nilai Rp15, 97 miliar.

Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel, Fachrudin Rangga menyebutkan, temuan tersebut sudah menjadi rekomendasi Komisi B. Pihaknya ingin segera dilakukan evaluasi atas nilai pembagian keuntungan yang dilakukan PT Mirah Megah Wisata selaku pengembang GDP.

Kata dia, temuan ini sudah dua tahun berturut-turut. Yakni pada laporan keuangan 2017 dan 2018. Pemprov mengalami kerugian yang cukup besar. Seharusnya temuan ini dijalankan eksekutif.

“Harus ada ketegasan. Ini sudah dua tahun berturut-turut, tidak ada kontribusi. Ini persoalan serius yang harus menjadi tindak lanjut pemerintah,” tegas legislator Partai Golkar ini.

Sekretaris Komisi B DPRD Sulsel, Selle KS Dalle menambahkan, temuan itu menjadi sangat penting. Jika tak ditindak lanjuti, lama kelamaan pemprov akan kehilangan lahan.

Laporan eksekutif, PT Mirah Megah Wisata sempat menyetor keuntungan pada 2016. Akan tetapi, ia belum yakin. “Tak pernah sekalipun ada keuntungan dari aktivitas di sana. Lihatmi kalau dibiarkan. 10 tahu kemudian akan kehilangan lahan,” jelasnya.

Tahun ini pun, ia melihat belum ada kejelasan atas penyetoran pihak GDP. “Temuan BPK yakni tahun 2017 dan 2018. Dari temuan itu juga, GDP belum penah menyetorkan pendapatan mereka. Tidak ada bagi hasilnya,” tambahnya.

Data yang dihimpun FAJAR, mekanisme pembagian setoran 48 persen menjadi milik Pemprov Sulsel. Sisanya atau 52 persen untuk pengelola.

Seperti diketahui, GDP itu dikelola pengusaha kaya yang bermukim di Bali yang juga berasa dari Sulbar.

Jatah yang berlaku saat ini berdasarkan perjanjian kerja sama, Pemprov Sulsel kebagian 20 persen dan pihak ketiga 80 persen. Hal itu diberlakukan sejak perjanjian 2012.

Perhitungan jatah itu, didasari jumlah investasi. Nilai lahan yang dikelola pemprov Rp15, 97 miliar dengan luasan 72 ribu meter persegi.

Pengunjung berfoto di gerbang masuk Gowa Discovery Park di kompleks Benteng Sombaopu, Minggu 21 Juli. TAWAKKAL/FAJAR

Adapun hitungan BPK, total investasi yang dikeluarkan pihak ketiga, mencapai Rp17,11 miliar. Akan tetapi, hitungan pemprov investasi yang sudah dikeluarkan mencapai Rp33,28 miliar.

Informasi yang diperoleh dari Bapenda Sulsel, pengelola GDP terakhir kali menyetor pada 2015 lalu. Setorannya Rp115 juta.

Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani berjanji akan melakukan evaluasi. “Saya akan konfirmasi langsung ke Biro Perekonomian dan Dinas Pariwisata soal ini. Saya juga belum tahu pasti apa masalahnya,” tambahnya. (*)

Reporter: Andi Syaeful
Editor: Amrullah B Gani