KPK Diusulkan Perkuat Pengusutan Penyerang Novel Baswedan

  • Bagikan
Novel Baswedan (Miftahulhayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID,JAKARTA–Tim teknis yang menindaklanjuti hasil kerja tim gabungan bentukan Polri dalam kasus penyerangan Novel Baswedan dibentuk pekan ini. Meski, sejumlah pegiat hak asasi manusia (HAM) meragukan efektivitas tim tersebut.Usulan yang terus disuarakan adalah pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) independen untuk mengungkap penyerangan terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.Salah satu pertimbangannya, pengusutan kasus bisa terhindar dari kepentingan kelompok mana pun.Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam sepakat jika ada keinginan untuk membentuk TGPF independen.Namun, lantaran telah diputuskan dibentuk tim teknis, bahkan sudah mendapat deadline dari Presiden Joko Widodo selama tiga bulan, dia mendorong untuk memaksimalkan upaya yang tersedia.Salah satunya, menerapkan ketentuan obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan.KPK, kata Anam, bisa memperkuat proses pengungkapan kasus penyerangan terhadap Novel dengan menggunakan kewenangannya. Yakni, penindakan terhadap dugaan upaya merintangi penanganan perkara korupsi.Kewenangan tersebut dimiliki KPK sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999. “KPK punya perangkat untuk melakukannya,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (21/7).Dia menuturkan, sejak awal, penyerangan pada 11 April 2017 itu selalu dikaitkan dengan kasus yang tengah ditangani Novel. Hal itu kemudian sejalan dengan keterangan yang disampaikan tim gabungan pakar bentukan Polri.Tim menyebut enam kasus high profile yang diduga terkait dengan aksi penyerangan. Di antaranya, kasus e-KTP, kasus mantan hakim MK Akil Mochtar, kasus mantan Sekjen MA Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan kasus korupsi wisma atlet.

  • Bagikan