Pasca Sidak, DPRD Maros Rekomendasikan Tutup Tambang Ilegal

Senin, 22 Juli 2019 - 21:05 WIB

FAJAR.CO.ID,MAROS–Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maros meminta Pimpinan DPRD Maros membuat surat rekomendasi DPRD ke Pemerintah Kabupaten Maros atau dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Polres Maros, untuk menutup aktivitas tambang ilegal.

Hal ini menindaklanjuti hasil inspeksi mendadak (Sidak) Komisi II DPRD Maros dibeberapa lokasi tambang di Kecamatan Tanralili, Moncongloe, Mandai, dan Tompobulu.

Ditemukan empat lokasi tambang yang sama sekali tak mengantongi izin atau ilegal.

“Jadi kami sudah membuat surat penyampaian kepada pimpinan DPRD Maros terkait temuan Komisi II saat melakukan sidak tambang di Kecamatan Tanralili, Moncongloe, Mandai dan Tompobulu. Kita sisa menunggu petunjuk,” katanya.

Dalam surat itu, kata dia, pihaknya meminta agar pimpinan DPRD Maros untuk membuat kan surat rekomendasi DPRD kepada Satpol PP dan Polres Maros untuk menutup tambang ilegal itu.

“Hasil sidak kami di 10 lokasi tambang itu kan, dua diantaranya memiliki Izin produksi, empat memiliki izin eksplorasi dan empat lagi tidak memiliki izin sama sekali atau ilegal. Sehingga kita meminta agar dibuatkan surat rekomendasi ke Satpol PP dan Polres Maros untuk dilakukan penutupan tambang ilegal,” jelasnya.

Bahkan kata dia jika perlu semua tambang yang ilegal ditutup. Bukan hanya dilokasi yang disidak oleh Komisi II DPRD Maros saja.

Sementara itu Ketua DPRD Maros, AS Chaidir Syam mengatakan pihaknya akan meneruskan meneruskan hasil kunjungan atau sidak dari komisi II ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan tanggapan dan tindak lanjut.

” Jadi nanti kami akan melihat apa hasil dari komisi II tersebut, kalau memang tambang tersebut tidak memenuhi persyaratan dan hasil kunjungannya untuk merekomendasikan menutup, maka kami harap tindakan tegas dari pemerintah daerah atau pihak-pihak yang berwenang,” pungkasnya.

Sekadar diketahui beberapa waktu lalu komisi II turun melakukan sidak tambang setelah adanya keluhan dari masyarakat mengenai aktivitas tambang dibeberapa wilayah. Hasilnya empat diantaranya tak memiliki izin sama sekali.(Rin)