Setuju Amnesty Baiq Nuril, Senayan Desak Kasus Pelecehannya Diusut

Senin, 22 Juli 2019 - 13:19 WIB
Baiq Nuril, korban pelecehan seksual yang malah terjerat kasus ITE. (Lombok Post)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengajukan surat pertimbangan pengajuan amnesti, dari terpidana kasus UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Baiq Nuril ke DPR. Dari ketua parlemen surat itu nanti akan dibahas oleh Komisi III DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR, Herman Hery mengatakan, pihaknya bakal menggelar rapat pada Selasa (23/7) besok. Hal itu dilakukan untuk meminta pandangan dari fraksi-fraksi di DPR apakah menyetujui adanya amnesti Presiden Jokowi ini.

‎”Harapannya, seluruh fraksi bisa memberikan sikap pada rapat pleno besok. Agar sikap dari Komisi III bisa segera dibawa ke sidang paripurna penutupan masa sidang ini pada hari Kamis 25 Juli 2019,” ujar Herman, Senin (22/7).

Menurut Herman, Komisi III DPR sengaja mempercepat rapat tersebut, mengingat berakhirnya masa sidang DPR pada periode ini. Sehingga bisa nantinya Komisi III DPR memberikan rekomendasinya ke Presiden Jokowi.

‎Sementara terkait sikap dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Herman menegaskan, sejak awal ‎partai yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri ini memberikan perhatian khusus terkait kasus Baiq Nuril.

PDIP juga memberikan apresiasi kepada sikap cepat Presiden Jokowi dalam mengambil keputusan terkait permohonan Amnesti oleh Baiq Nuril.

“Kami dari Fraksi PDIP pada prinsipnya mendukung pemberian Amnesti kepada Baiq Nuril dalam rangka memberikan jaminan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia,” katanya.

Terpisah‎ Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muslim Ayub menegaskan, pihaknya akan menyetujui dengan pemberian amnesti Baiq Nuril tersebut.

Persetujuan Fraksi PAN ini juga dengan sejumlah catatan. Misalnya perlu dibukanya lagi kasus Baiq Nuril. Sebab dia di satu sisi adalah korban pelecehan seksual dari Kepala Sekolah di SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Ini kan bukti nyata dan kasus ini (pelecehan kepala sekolah ke Baiq Nuril) harus ditimbulkan kembali. Karena ada barang bukti. Saya berharap ini bisa diungkap, ditimbulkan kembali,” ujar Muslim Ayub.

Oleh sebab itu, Muslim berharap rapat besok di Komisi III DPR semua fraksi di DPR bisa sepakat apabila kasus tersebut ditimbulkan kembali. Sebab kasus pokok dari Baiq Nuril belum terungkap sebagai korban pelecehan seksual oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Mataram.

Komunitas Pasablong Ikut Promosikan Objek Wisata

Kenang Hidayat Nahwi Rasul, Aswar Hasan: Banyak Gagasannya Menginspirasi

CitraGarden Gowa Tawarkan Vintari Park untuk Keluarga Muda

‎”Mudah-mudahan semua fraksi besok bisa menyepakati hal itu juga (dibuka pelecehan seksual ke Baiq Nuril),” ungkapnya.

Senada dengan PAN, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan memberikan pandangan supaya Presiden Jokowi bisa memberikan amnesti ke Baiq Nuril.

“PKB akan menerima. Akan memberikan pertimbangan atas amnesti Baiq Nurul dasar kemuanisiaan,”‎ ujar Jazilul.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasir Djamil menilai amnesti ke Baiq Nuril segera diberikan oleh Preisden Jokowi. Bahkan dari jauh-jauh hari kasus ini bergulir DPR mendorong Presiden Jokowi bisa turun tangan.

“DPR tidak ada halangan pemberian amnesti tersebut, ‎karena DPR sudah dari awal Presiden memberikan amnesti,” kata Nasir.

Namun demikian Nasir mengatakan rekomendasi Komisi III DPR ini dengan catatan UU ITE perlu segera direvisi. Karena takut di pasal karet ini ‎akan ada seperti Baiq Nuril lagi ke depannya. Sehingga Presiden Jokowi selain memberikan amnesti juga menyetujui revisi UU ITE.

“Kalau ini enggak dievaluasi maka nanti banyak Baiq Nuril yang terjerat. Dan dia banyak yang terjerat Presiden Jokowi harus juga kedepannya mengeluarkan amnesti lagi,” kata Nasir.

Nasir menambahkan, apabila pemberian amnesti tersebut tidak dibarengi dengan UU ITE. Maka sama saja Presiden Jokowi hanya menjalankan ritual pemberian amnesti saja. Tidak menjawab permasalahan yang sesungguhnya tentang melakukan evaluasi UU ITE.

KPK Bakal Tetapkan Sjamsul Nursalim dan Itjih Buronan

Slogan Magello, Kejari Pangkep Menuju Zona WBK dan WBBM

Rumah Qur’an Aisyah Buka Kelas Tahfidz Plus Robotika, Ada Promo Bulan Juli

“Jangan sekadar menjalankan ritual. Makanya Presiden rekomendasi pemberian regulasi evaluasi dan diganti UU ITE ini. Kalau enggak dievaluasi maka hanya sekadar mencari simpati publik‎,” pungkasnya.

‎Sekadar informasi, ‎Baiq Nuril dilaporkan atas perbuatan merekam aksi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram tempatnya bekerja. Baiq Nuril dijerat Pasal 27 ayat 1 UU ITE juncto Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11/2008 tentang ITE khususnya terkait penyebaran informasi elektronik yang muatannya dinilai melanggar norma kesusilaan.

Setelah memenangkan perkara di Pengadilan Negeri Mataram, pelaku yakni Kepala Sekolah SMAN 7 Mataram mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan menang. Baiq Nuril lantas mengajukan Peninjauan Kembali ke MA. Namun permintaan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini Baiq Nuril akan tetap dihukum 6 bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider tiga bulan kurungan penjara.‎ (jp)