Bedah Rekam Jejak 104 Capim KPK

Selasa, 23 Juli 2019 09:21
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu tolok ukur panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK.Menurut KPK, integritas seorang penyelenggara negara dapat dilihat dari kepatuhannya melaporkan LHKPN. Sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan LHKPN. Itu juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi.”Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagi pejabat negara dan juga kepatuhan pelaporan setiap tahunnya, karena ini adalah tools pencegahan yang penting dilakukan KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/7) malam.Febri menyampaikan, LHKPN digunakan melihat rekam jejak kekayaan para kandidat capim KPK. Hal ini menjadi penting untuk menilai integritas para kandidat yang nantinya memegang tampuk pimpinan KPK periode 2019-2023.Selain itu, Febri juga menyinggung pelaporan gratifikasi dari penyelenggara negara yang mengikuti seleksi capim KPK. Pelaporan gratifikasi penting melihat para calon itu kompromistis menerima yang berhubungan dengan jabatan atau mempunyai sifat tegas menolak pemberian.“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menjadi penjabat negara dan kompromistis dengan pemberian-pemberian dari pihak lain, saya kira itu memeliki problem aspek integritas,” ujar Febri.Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun menegaskan, KPK tidak memberi jatah pada institusi penegak hukum tertentu untuk bisa menduduki kursi pimpinan KPK.

Komentar


VIDEO TERKINI