Bedah Rekam Jejak 104 Capim KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi salah satu tolok ukur panitia seleksi (pansel) calon pimpinan (capim) KPK.

Menurut KPK, integritas seorang penyelenggara negara dapat dilihat dari kepatuhannya melaporkan LHKPN. Sebelum mereka terpilih hal yang paling penting adalah kepatuhan pelaporan LHKPN. Itu juga dilihat sebagai alat ukur oleh panitia seleksi.

“Kepatuhan saat mereka baru menjabat sebagi pejabat negara dan juga kepatuhan pelaporan setiap tahunnya, karena ini adalah tools pencegahan yang penting dilakukan KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (22/7) malam.

Febri menyampaikan, LHKPN digunakan melihat rekam jejak kekayaan para kandidat capim KPK. Hal ini menjadi penting untuk menilai integritas para kandidat yang nantinya memegang tampuk pimpinan KPK periode 2019-2023.

Selain itu, Febri juga menyinggung pelaporan gratifikasi dari penyelenggara negara yang mengikuti seleksi capim KPK. Pelaporan gratifikasi penting melihat para calon itu kompromistis menerima yang berhubungan dengan jabatan atau mempunyai sifat tegas menolak pemberian.

“Kalau ada pihak-pihak tertentu yang menjadi penjabat negara dan kompromistis dengan pemberian-pemberian dari pihak lain, saya kira itu memeliki problem aspek integritas,” ujar Febri.

Mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) ini pun menegaskan, KPK tidak memberi jatah pada institusi penegak hukum tertentu untuk bisa menduduki kursi pimpinan KPK.

“Bahwa dalam Undang-undang itu tidak ada satu aturan pun yang bicara soal jatah dari institusi-institusi tertentu,” tegas Febri.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo menyatakan, pihaknya bakal membedah rekam jejak 104 orang kandidat capim KPK. WP KPK mengapresiasi langkah Pansel yang menyertakan profesi para kandidat.

“Kami akan mencoba untuk menelusuri lebih lanjut mengenai orang-orang yang saat ini telah lolos yang kemudian kami sampaikan kepada pansel,” ucap Yudi.

WP bekerja sama dengan koalisi masyarakat sipil yang juga membuka posko pengaduan masyarakat. Diharapkan, nantinya dihasilkan orang-orang yang berintegritas bisa menjadi pimpinan KPK.

“Ketika nanti calon pimpinan tinggal tersisa 30 di uji publik, di situ bisa kami sampaikan. Sehingga harapan kami 10 orang yang dipilih oleh panitia seleksi adalah orang-orang yang benar-benar berintegritas,” ungkap Yudi.

Yudi berharap, Pansel dapat bekerja secara transparan dan akuntabel dengan tidak memprioritaskan institusi penegak hukum untuk menduduki pimpinan KPK.

“Kami berharap pansel benar-benar transparan dan akuntabilitas serta yang paling penting tidak mendikotomikan bahwa ada calon dari instansi ini dan sebagainya,” pungkasnya. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...