Pelembagaan Layanan Perlindungan Anak

Selasa, 23 Juli 2019 07:51
Belum ada gambar

Oleh: NUR AMELIA

Kepala Sub Bagian Organisasi Kementerian PPPA

 United Nations Convention on the Right of the Child (CRC) menjadi tolok ukur memandang sisi perlindungan anak sebagai domain negara. Konvensi ini secara tegas menekankan perlunya Negara hadir untuk menjamin hak anak atas kehidupan yang layak. Baik dari segi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Ini sejalan dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Negara Indonesia. Pasal 28 (b) menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.Di sini jelas bahwa kehidupan yang layak bagi anak adalah kewajiban Negara untuk dipenuhi. Maka kekerasan pada anak, seharusnya tidak lagi muncul di tengah-tengah masyarakat. Bukankah, mau tidak mau, kekerasan tentu saja akan memberikan dampak bagi fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial kehidupan anak?Maka, secara khsusus pula, negara telah melahirkan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mempertegas  pemberatan sanksi pidana pelaku kejahatan terhadap anak agar ada efek jera.Bicara perspektif normatif, peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka upaya perlindungan anak sebenarnya, sudah cukup akomodatif. Bahkan Undang-Undaang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Perlindungan Anak dinilai cukup responsif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Jika memakai teori sistem hukum Lawrence M. Firedman yakni substansi hukum (substance of the law), struktur hukum (structure of the law) dan budaya hukum (legal culture), regulasi Negara setidaknya sudah menyiapkan infrastrukturnya. Sisa menguatkan pembudayaan perlindungan dan kesadaran akan pentingnya kehidupan yang layak bagi anak.

Komentar


VIDEO TERKINI