Capim KPK Tak Patuh LHKPN, Pansel Dituding Punya Misi Tertentu


FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Sebanyak 104 kandidat calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lulus uji kompetensi atau seleksi tahap dua yang telah dilakukan pada Kamis (18/7) lalu. Jumlah tersebut termasuk sembilan di antaranya perwira tinggi Polri. Sayangnya, beberapa di antaranya belum sepenuhnya melaporkan Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) ke KPK. Sebab Pansel Capim KPK tidak sepenuhnya mensyaratkan para kandidat untuk melapor LHKPN.Kinerja Capim KPK pun dikritisi pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikhar Hadjar. Menurutnya, pelaporan LHKPN bisa menjadi alat ukur integritas Capim KPK.Fikhar pun menyayangkan, kinerja Pansel Capim KPK yang tidak mementingkan pelaporan LHKPN berkaitan dengan integritas para kandidat Capim KPK periode 2019-2023. Dia menilai, ada misi tertentu yang tengah dijalankan oleh Pansel.“Patut disayangkan Pansel Capim KPK dalam rangka mencari komisioner pemberantasan korupsi kok malah melewatkan tes yang berkaitan dengan integritas calon. Jika ini merupakan kesengajaan, maka patut disinyalir ada misi misi tertentu,” kata Fikhar kepada JawaPos.com, Selasa (23/7).Fikhar menyebut, seharusnya pelaporan LHKPN menjadi prioritas Pansel dalam menyeleksi kandidat Capim KPK. Bukan malah hanya melampirkan bersedia untuk melaporkan LHKPN jika terpilih menjadi pimpinan KPK jilid V.“Seharusnya laporan LHKPN lebih dulu, jika belum melaporkan seharusnya gugur sebagai calon dari kepolisian dan kejaksaan, demikian juga dari instansi lainnya,” tegas Fikhar.

Komentar

Loading...