FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - DPD Golkar Sulsel menggelar Musda di Hotel Novotel Grand Syaila, Makassar, Jumat-Sabtu, 26-27 Juli.  Aturannya pelaksanaan Musda tersebut tetap mengacu pada juklak-5/DPP/Golkar/VI/2016.  Akan tetapi, pada petunjuk pelaksanaan (juklak) tersebut akan menahan Nurdin Halid yang akan maju sebagai calon tunggal di Musda tersebut. Salah satunya berisi larangan yang akan maju sebagai calon jika memiliki keluarga di partai lain.  Juklak tersebut masih sangat jelas lantaran Nurdin Halid sendiri saat itu yang menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar yang menetapkan. 

Diwarnai Isu Calon Tunggal di Musda Golkar Sulsel, Pakar: Suksesi Harusnya Melahirkan Pemimpin Baru

Sebagaimana diketahui, adik Nurdin Halid yakni Rahman Halid sampai sekarang ini masih menjabat sebagai pengurus DPW PKB Sulsel. Bahkan, Rahman sebelum di PKB, ia sebelumnya sebagai kader Partai Hanura.  Setidaknya, gara-gara aturan ini mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (SYL) saat itu ingin melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Golkar harus terkandas, sebab ada keluarga SYL berada di partai lain. [caption id="attachment_488411" align="alignnone" width="2048"] Salah satu poin di dalam juklak DPP Partai Golkar tentang pencalonan ketua.[/caption] Juklak nomor 5 DPP Partai Golkar tahun 2016 tepatnya di poin G nomor 10 tentang pencalonan ketua DPD sangat jelas tertulis. Di mana, calon ketua tidak mempunyai hubungan suami/istri atau keluarga sedarah dalam satu garis lurus ke atas dan ke bawah yang duduk sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR-RI, DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/kota) mewakili Partai Politik lain atau menjadi pengurus partai politik lain dalam satu wilayah yang sama.  Tetapi hal ini dibantah, Ketua Steering Committee (SC) Musda Golkar Sulsel, Arfandy Idris.  Ia mengatakan juklak 05/2016 tetap menjadi dasar musda kali ini. Diapun mengakui adanya aturan mengenai larangan calon ketua jika ada anggota keluarganya di partai lain.  "Masih berlaku (juklak 05/2016). Tetapi yang dimaksud keluarga di sini, istri anak, kalau keluarga keluar tidak termasuk. Adik tidak termasuk. Dan kita lihat nanti ada ratifikasi oleh DPP, ini juklak tiga ketua umum," kata Plt Ketua DPD Golkar Bantaeng itu, kemarin. (taq)