Sejumlah Usaha TV Kabel Tak Berizin, KPID Sulbar Gandeng Polda Lakukan Pendataan

0 Komentar

Fajar.co.id, Mamuju — Demi mewujudkan komitmen untuk melakukan pembinaan pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) pada 6 Kabupaten, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Barat langsung terjun ke lapangan.

Terkhusus di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju Utara. Mereka melakukan pendataan sekaligus mendorong pemilik LPB yang tidak memiliki izin operasional agar segera memperoleh demi legalnya sebuah badan usaha.

Langkah KPID Sulbar dilakukan dengan dua cara yakni melakukan pendataan tentang keberadaan LPB, yang dilakukan pada 18-20 Juli 2019, dengan mendatangi sekitar 25 LPB di Mamuju Tengah dan Pasangkayu.

Upaya ini dilakukan setelah sebelumnya, para pemilik usaha mendapat himbauan pengurusan usaha penyiaran dari KPID Sulbar.

Guna memaksimalkan langkah pencegahan tersebut dengan mendorong LPB mendapatkan perizinan, KPID Sulbar bekerjasama dengan Polda Sulbar, mulai minggu ini akan terjung ke lapangan melakukan pemetaan daerah pelaku usaha LPB.

“Ini tindaklanjut dari komitmen kami untuk bekerja secara maksimal guna memastikan keberadaan lembaga penyiaran di daerah ini,” Jelas April Ashari Hardi.

Komisioner KPID Sulbar sebelum turun di lapangan bersama Polda Sulbar, terlebih dahulu mengeluarkan kebijakan dengan mengimbau pengusaha TV Kabel untuk melengkapi administrasi, lalu kemudian komisioner Koodinator Divis Perizinan, Masram  bersama Koordinator Pengawasan Izin Siaran, Busrang Riandhy dan Ahmad Syafri serta Sri Ayuningsih (Koor Kelembagaan) melakukan pendampingan tatacara mendapatkan Izin secara online ke Kominfo RI,” ungkap Ashari.

Lebih lanjut, dikatakan dalam rangka penegakan hukum dan kepatutan pengusaha TV Kabel, Kami bersama  Kasubdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Sulbar, Kompol Abdul Rahman, S.Pd.I.,M.H. melakukan pengawasan dan mendorong TV Kabel melakukan operasi secara legal dengan administrasi yang lengkap. ” Pengawasan ini akan dilakukan bukan hanya di Mamuju Tengah dan Pasangkayu tetapi akan dilakukan pada seluruh pengusaha TV Kabel se- Sulbar, Langkah ini masih mengedepankan pencegahan dan pembinaan dengan memberikan kesemoatan kepada oelaku usaha untuk segera mengurus persyaratan sebuah usaha LPB, apabila upaya ini masih di indahkan, maka KPID bersama Polda Sulbar akan mengambil tindakan pemberhentian operasional TV Kabel,” tegas Ashari.

Berdasarkan hasil pengawasan, sedikitnya ada 24 Pelaku usaha TV Kabel di Mamuju Tengah, Yakni PT. Mamuju Tengah Televisi yang membawahi 10 LPB, 2 lainnya belum memiliki identitas, sementara di Pasangkayu juga terdapat 12 TV Kabel diantaranya Hisman TV Kabel Sarudu, Sahara TV Kabel Bambaloka, TV Kabel Tikke Raya, Mustika TV Kabel Pasangkayu dan PT Pasangkayu Televisi.

Ada pun tim pengawasan pelaku usaha TV Kabel yang turut serta dengan Polda Sulbar yakni, April Ashari Hardi (Ketua) Budiman Imran (Wakil Ketua), Masram (Koord Perizinan), Urwa (Perizinan). (rls)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

0 Komentar