Tjahjo Kumolo Bantah Persoalkan Anies ke Luar Negeri

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya tidak pernah melarang kepala daerah maupun anggota DPRD kunjungan kerja ke luar negeri.

Hal ini menyusul pernyataan Mendagri sempat menyinggung kunjungan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ke luar negeri.

“Selama ini kami tak pernah larang, tidak pernah tidak memberikan izin, mau kepala daerah ataupun DPRD, dengan dia mengajukan berarti ada manfaatnya untuk masyarakat,” kata Tjahjo, Rabu (24/7).

Tjahjo menuturkan, Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dikeluarkan hanya sebagai regulasi dan panduan bagi kepala daerah maupun anggota DPRD yang akan mengajukan izin kerja ke luar negeri.

“SOP pengajuan maksimal 10 (sepuluh) hari itu karena harus pengajuan visa, dan lain-lain, kami pun harus berkoordinasi dengan pihak terkait, Setneg dan Kemlu soal izinnya,” ucap Tjahjo.

Terkait kunjungan Anies Baswedan ke luar negeri, lanjut Tjahjo, karena adanya kekosongan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tjahjo membantah pihaknya mempersoalkan kunjungan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

“Dua hari ini, saya melihat pemberitaan dan informasi di medsos semakin tidak proporsional, seolah-olah saya mempermasalahkan Kunker Gubernur DKI, padahal berkali-kali saya katakan bahwa tidak ada masalah soal kunker karena telah mengantongi izin,” tegas Tjahjo.

Fintech Tumbuh Melesat 274 Persen

Preview Juventus vs Inter Milan: Panas karena Conte

Menurut Tjahjo, polemik ini berawal dari oknum media massa yang menulis seolah Mendagri mempermasalahkan kunjungan kerja tersebut. Padahal dalam berbagai kesempatan, dirinya selalu menekankan tak ada permasalahan soal kunjungan kerja Anies Baswedan ke luar negeri karena telah sesuai prosedur dan dan aturan.

Adapun terkait penjelasan mengenai mekanisme aturan pengajuan izin, hal itu dilakukan hanya sebagai penjelasan saja dan bukan berarti Gubernur DKI melanggar aturan tersebut.

“Kami memberikan penjelasan mekanisme pengajuan Kunker, bukan untuk menyudutkan Pak Anies karena jelas beliau mengantongi izin dan sesuai prosedur kami, tidak ada masalah sejak awal, hanya mungkin ada miss atau kesalahpahaman teman media dalam mengutip pernyataan,” ungkapnya.

Hari Anak Nasional 2019, Anak To Maradeka Maros Memukau Ribuan Anak

Pengamat Sebut Megawati Bahagia Prabowo Gabung Jokowi

Pertemuan Prabowo-Megawati Tanpa Kehadiran Jokowi

Terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang hingga saat ini masih terjadi kekosongan, pihaknya menegaskan tidak terkait dengan izin kunjungan kerja. Karena hal itu tergantung pada pengusung partai politik pengusung atau gabungan partai politik pengusung.

“Soal posisi Wagub DKI tidak ada hubungannya dengan izin Kunker, posisi Wagub itu tergantung pada partai politik pengusung atau koalisi, Kemendagri tak bisa turut campur karena aturannya begitu,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menerbitkan surat pemberitahuan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait Pengajuan Permohonan Izin Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Galikota di Indonesia.

Surat bernomor 009/5546/SJ dan 009/5545/SJ itu diteken pada Jumat, 19 Juli 2019 lalu. Aturan ini mengharuskan permohonan izin dinas ke luar negeri, diberikan kurang dari 10 hari sebelum keberangkatan. Aturan ini ditujukan untuk seluruh kepala daerah tanpa mendiskreditkan salah satu kepala daerah. (jp)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah

Comment

Loading...