Kasus Besar Tak Tuntas, KPK Dituding Terjebak Politik

0 Komentar

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak terseret agenda politik. Nuansa politik ini dinilai kentara dan tak terhindarkan di mata publik, di saat banyak kasus besar belum bisa diselesaikan KP.Seperti kasus BLBI, Century, Pelindo, Garuda dan lainnya yang harusnya jadi fokus utama lembaga antirasuah.Jelang bergantinya kepemimpinan di komisi antirasuah itu, harusnya yang digencarkan adalah penanganan kasus lama, bukan bergerak di ranah bersentuhan politik. Termasuk dalam opini menentukan sosok calon menteri di kabinet."Seharusnya fokus ke kasus besar. Tidak terkait politis dalam kasus-kasus. Pada akhirnya orang bisa berkelit jalur hukum dan politik berbeda. Tetapi sering kali hukum menjadi instrumen politik menjatuhkan lawannya," kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad saat dihubungi, Rabu (24/7).Dia menyebut, kasus-kasus besar tak mampu diselesaikan KPK, bisa dipersepsikan masuk ke ranah politik. Apalagi kini sejumlah menteri Joko Widodo diseret-seret dalam pusaran kasus di KPK."Jadi banyak kasus besar tidak dapat diselesaikan. Fakta yang mengagetkan, kasus BLBI yang kemudian sudah menjadi terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dikasasi ini menjadi fenomena yang menarik. Ada yang kontradiksi itu Nursalim dan istri jadi tersangka tetapi tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan lain-lain," kata Suparji.Menurutnya, kasus ini pun menjadi lebih menarik. Dia bertanya-tanya kenapa penuntasan kasus BLBI seperti tidak serius."Ada apa di balik itu sehingga harapan menuntaskan kasus BLBI itu imajinatif. Karena penetapan tersangkanya saja tidak jelas. Tersangka pokoknya sudah dibebaskan oleh MA," kata dia.Sementara Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding juga mengharapkan KPK tidak menjadi alat politik. Seharusnya lembaga hukum tetap pada porsi yang objektif.

Yusril Ingin Kader Muda Tampil Memimpin PBBGerindra Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-MegawatiNasdem Tersinggung Dinilai Bermanuver dengan Anies
"Sesungguhnya tidak ada niatan dari KPK untuk membeda-bedakan antara kasus besar maupun kasus yang dialami oleh pelaku-pelaku politik. Tetapi masukan ini tentu perlu menjadi masukan bagi teman-teman KPK bekerja, kalau itu memang betul datanya," kata dia.Dia melanjutkan, publik tinggal menanti apakah kasus besar terabaikan dan membidik menteri menjadi perhatian KPK. Namun, dia optimistis KPK punya pandangan tersendiri.Mengenai Kabinet Kerja jilid II perlu masukan KPK, Karding memandang tergantung kebutuhan Jokowi. Jika melihat undang-undang tidak perlu karena menteri adalah hak prerogatif presiden.Sementara mantan pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas mengatakan sejak dulu KPK selalu dimainkan aktor politikus. Artinya, tidak ada kesungguhan elite untuk melakukan pemberatasan korupsi."Sejak 15 tahun hingga sekaran dan ke depan tidak ada tanda-tanda kesunggungan elite," kata dia. (jpnn)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tidak terseret agenda politik. Nuansa politik ini dinilai kentara dan tak terhindarkan di mata publik, di saat banyak kasus besar belum bisa diselesaikan KP.

Seperti kasus BLBI, Century, Pelindo, Garuda dan lainnya yang harusnya jadi fokus utama lembaga antirasuah.

Jelang bergantinya kepemimpinan di komisi antirasuah itu, harusnya yang digencarkan adalah penanganan kasus lama, bukan bergerak di ranah bersentuhan politik. Termasuk dalam opini menentukan sosok calon menteri di kabinet.

“Seharusnya fokus ke kasus besar. Tidak terkait politis dalam kasus-kasus. Pada akhirnya orang bisa berkelit jalur hukum dan politik berbeda. Tetapi sering kali hukum menjadi instrumen politik menjatuhkan lawannya,” kata pakar hukum pidana Universitas Al Azhar Jakarta, Suparji Ahmad saat dihubungi, Rabu (24/7).

Dia menyebut, kasus-kasus besar tak mampu diselesaikan KPK, bisa dipersepsikan masuk ke ranah politik. Apalagi kini sejumlah menteri Joko Widodo diseret-seret dalam pusaran kasus di KPK.

“Jadi banyak kasus besar tidak dapat diselesaikan. Fakta yang mengagetkan, kasus BLBI yang kemudian sudah menjadi terdakwa dinyatakan bebas oleh Mahkamah Agung dikasasi ini menjadi fenomena yang menarik. Ada yang kontradiksi itu Nursalim dan istri jadi tersangka tetapi tidak tahu di mana tempat tinggalnya dan lain-lain,” kata Suparji.

Menurutnya, kasus ini pun menjadi lebih menarik. Dia bertanya-tanya kenapa penuntasan kasus BLBI seperti tidak serius.

“Ada apa di balik itu sehingga harapan menuntaskan kasus BLBI itu imajinatif. Karena penetapan tersangkanya saja tidak jelas. Tersangka pokoknya sudah dibebaskan oleh MA,” kata dia.

Sementara Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding juga mengharapkan KPK tidak menjadi alat politik. Seharusnya lembaga hukum tetap pada porsi yang objektif.

Yusril Ingin Kader Muda Tampil Memimpin PBB

Gerindra Ungkap Isi Pertemuan Prabowo-Megawati

Nasdem Tersinggung Dinilai Bermanuver dengan Anies

“Sesungguhnya tidak ada niatan dari KPK untuk membeda-bedakan antara kasus besar maupun kasus yang dialami oleh pelaku-pelaku politik. Tetapi masukan ini tentu perlu menjadi masukan bagi teman-teman KPK bekerja, kalau itu memang betul datanya,” kata dia.

Dia melanjutkan, publik tinggal menanti apakah kasus besar terabaikan dan membidik menteri menjadi perhatian KPK. Namun, dia optimistis KPK punya pandangan tersendiri.

Mengenai Kabinet Kerja jilid II perlu masukan KPK, Karding memandang tergantung kebutuhan Jokowi. Jika melihat undang-undang tidak perlu karena menteri adalah hak prerogatif presiden.

Sementara mantan pimpinan KPK lainnya, Busyro Muqoddas mengatakan sejak dulu KPK selalu dimainkan aktor politikus. Artinya, tidak ada kesungguhan elite untuk melakukan pemberatasan korupsi.

“Sejak 15 tahun hingga sekaran dan ke depan tidak ada tanda-tanda kesunggungan elite,” kata dia. (jpnn)

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID

Comment

Loading...