Pakar Hukum Pemilu: Hanya Pintu MK Bisa Ubah Hasil Pemilu

Kamis, 25 Juli 2019 12:50
Belum ada gambar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Pakar Pemilu Sulsel, Mappinawang menegaskan hukuman pidana terhadap penyelenggara pemilu tidak akan merubah hasil setelah KPU menetapkan hasil pemilu nasional 2019. Baik Pemilu Presiden maupun Pemilu Legislatif.”Tak ada lagi ruang untuk mempersoalkan hasil pemilu selain ke Mahkamah Konstitusi (MK) setelah KPU menetapkan rekapitulasi nasional,” kata Mappinawang, Kamis (25/7/2019),.Selain itu kata dia, ketika KPU sudah ketuk palu lewat hitunggan berjenjang yang telah disahkan dalam pleno, maka tidak ada lagi pintu perubahan selain mekanisme koreksi yang ada di MK. Jadi, kalau ada perselisihan hasil, salah hitung, kecurangan, manipulasi, perusakan sertifikat, kelalaian penyelenggara, memang bisa kena hukuman pidana.”Tapi tidak bisa merubah hasil. Perubahan suara dan hasil hanya di MK. Tidak ada pintu lain,” beber mantan Ketua KPU Sulsel itu.Menurutnya, undang-undang yang mengatur pemilu bersifat khusus (lex specialis) sehingga hanya ada satu peradilan khusus yang mengatur tentang koreksi suara, yaitu MK. “Jika ditemukan ada angka di dalam berita acara di formulir DA1, tetapi SK KPU atas hasil rekspitulasi nasionsan tidak berubah, maka tidak mengubah hasil. Jadi setiap perubahan yang sudah lewat proses pleno di setiap jenjang, itu sah,” bebernya.Dijelaskan Mappinawang, setelah rekapitulasi nasional, tidak ada ada lagi urusannya dengan DA1, DB, DC. Kecuali ada koreksi lewat mahkmah konstitusi. “Pengadilan diluar MK, bisa memutus perkara pidana, tapi tidak terkait hasil dan selisih suara,” tegasnya.

Komentar


VIDEO TERKINI