Ahok Ditolak PA 212 Duduki Jabatan di Pemerintahan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Dorongan Ahok untuk menduduki jabatan di pemerintahan Jokowi-Ma'ruf menuai penentangan. Terutama dari Persaudaraan Alumni (PA) 212.

Kepala Divisi Hukum PA 212, Damai Hari Lubis tidak menampik jika Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok masih punya hak politik. Baik sebagai calon menteri atau menjadi caleg pada pemilu 2024 mendatang.

Namun, lanjutnya, PA 212 akan melakukan penolakan karena Ahok sudah terbukti melakukan penistaan agama.

“Bila ada gagasan Ahok mendapatkan kursi di kabinet pemerintahan Jokowi, tentu pastinya PA 212 keberatan, karena historis penghinaaannya terhadap kitab suci Alquran, maka menurut kami tak layak baginya untuk duduki jabatan politis eksekutif atau menteri maupun jabatan setingkat menteri,” katanya, Kamis (25/7).

Bahkan, dengan tegas Damai Hari Lubis menyatakan, PA 212 akan ada di barisan terdepan menolak jika Ahok maju menjadi caleg pada pemilu 2024 mendatang.

Lagi, Panglima TNI Mutasi dan Promosi 33 Pati TNI

Honorer Harap Prabowo Sampaikan Aspirasi Ini ke Megawati

Pengamat: Airlangga Hartanto Bisa Buat Golkar Terdepak

Sekali lagi dikatakan, BTP telah terbukti menyakiti umat Islam, tak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia karena menghina Alquran.

“Terbukti majelis hakim sudah menghukumnya dan bukti vonis serta eksekusi hukuman juga sudah dijalankannya,” tambah Damai.

Sekadar mengingatkan, Ahok terbukti melakukan penistaan agama saat melakukan kampanye politik di Kepulauan Seribu Jakarta saat menjadi calon gubernur periode kedua. Pernyataan kampanyenya itu langsung menuai reaksi dari kalangan umat Islam, tidak hanya dari Jakarta tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia.

Tulisan ini berasal dari redaksi Fajar.CO.ID
Editor : hamsah


Comment

Loading...